Hanura Ingatkan Pemerintah Kontrol Harga di Bulan Ramadan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali mengingatkan pemerintah untuk mengontrol harga sembilan bahan makan pokok (sembako). Hal itu dilakukan agar masyarakat yang  hendak menjalankan ibadah puasa tidak makin terbebani keuangannya.

"Kami prihatin. Besok sudah puasa, dan pemerintah SBY sudah berjanji mengontrol harga bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar domestik. Nyatanya, harga bahan pokok terus melambung tak terkontrol. Mari kita tagih bersama-sama janji yang sudah disampaikan oleh pemerintah SBY kepada rakyat. Jangan lagi rakyat miskin menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini,’’ tegas Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (8/7/2013).

Menurut Sudding, pascakenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) harga bahan kebutuhan pokok seperti telur ayam, daging sapi, minyak goreng serta gula pasir harganya makin membumbung. ‘’Bahkan dari laporan tim Hanura di lapangan, harga telur ayam sudah ada yang mencapai Rp 22 ribu/kg, daging sapi di beberapa pasar ada yang sudah mencapai Rp 100 ribu/kg. Pemerintah tidak bisa tinggal diam saja melihat persoalan rakyat bawah yang makin merosot daya belinya. Harus ada upaya kongkrit, agar masyarakat bisa tenang menjalankan ibadah puasa," tambahnya.

Lebih jauh, Sudding juga mendesak agar pemerintah menjamin tersedianya bahan pokok yang cukup.

Sudding juga menyoroti langkah pemerintah yang terkesan lepas tangan, setelah membagi-bagikan BLSM kepada rakyat miskin.

‘’Pemerintah jangan lepas tangan karena merasa telah membagi-kan BLSM ke rakyat miskin. Sebab BLSM menjadi tidak banyak membantu ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok terus naik dan tidak terbeli oleh rakyat dengan uang bantuan tersebut," kata dia.

Menurut Anggota DPR RI dari Komisi III tersebut, selama ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga bahan kebutuhan pokok cenderung bersifat parsial dan hanya menjadi media pencitraan belaka.

Pemerintah biasanya hanya melakukan operasi pasar di beberapa tempat dengan mengundang banyak media, kemudian selesai begitu saja setelah ada peliputan dari media.

"Pemerintah harus memperbanyak operasi pasar secara konkret,  terutama di daerah-daerah minus. Ini adalah langkah riil yang menjadi tanggungjawab pemerintah, jika serius ingin menekan harga bahan pokok. Selama ini operasi pasar yang dilakukan pemerintah masih terkesan parsial dan cenderung hanya menjadi media pencitraan belaka,’’ papar Sudding.

Fraksi Hanura, tambah Sudding, akan selalu bersuara keras jika menyangkut hajat hidup rakyat. Sebab menyuarakan hak rakyat sudah menjadi kewajiban seorang wakil rakyat.

"Tugas wakil rakayat adalah membela rakyat, ketika rakyat sedang kesusahan. Kami konsisten, tidak ada kata belok kanan belok kiri. Kalau ada wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat, tapi diam saja ketika rakyat susah, itu namanya bukan wakil rakyat. Masyarakat nanti yang akan menilai," ujarnya