Satu Kecamatan Pancur Batu Tolak BLSM

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Klaim pemerintah tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tepat sasaran warga miskin, tertelanjangi di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (22/6/2013). Warga sekecamatan Pancur Batu menolak menerima BLSM karena data penerima sesuai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), tak sama data warga miskin kecamatan.

Sesuai data KPS yang dipegang PT Pos Indonesia yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BLSM, warga miskin di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang mencapai 6.247 keluarga. Faktanya, warga miskin di kecamatan yang akan diberi bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan, jumlahnya lebih banyak.

"Pihak kecamatan menolak penyaluran BLSM, karena data yang ada tak sesuai yang dipegang kecamatan. Ada kekurangan yang cukup banyak," ungkap Humas PT Pos Indonesia Area I Sumut-Aceh, Ahmad Fachruddin Daulay di kantor Pos Besar Medan.

Data yang dimiliki PT Pos Indonesia, di kecamatan Pancur Batu hanya tercatat 6.247 keluarga miskin yang alokasi BLSM-nya senilai Rp 1,8 miliar. Perangkat kecamatan khawatir kalau BLSM diterima, memantik masalah pelik. Mereka tak mau jadi sasaran amarah warga miskin, karena banyak yang tak mendapat BLSM.

PT Pos Indonesia pun tak bisa apa-apa, karena hanya bertugas menyalurkan bantuan sosial cuma- cuma yang bersumber dari utang luar negeri itu. Menurut Daulay, pihaknya menunggu data final setelah ada perbaikan dari pemerintah. "Tapi kalau memang warga tetap menolak, ya dananya dikembalikan ke pusat," tukasnya.

Kenyataan ini bertolak-belakang dengan klaim Menkokesra Agung Laksono yang menyatakan melalui KPS, sasaran BLSM pada warga miskin Indonesia yang mencapai sekitar 15 juta jiwa, tepat dan akurat.

Setelah meninjau pembagian KPS dan BLSM di kantor Pos Jatinegara Jakarta, Agung mengumbar kehebatan KPS. "Kartu ini bisa untuk mengambil Raskin, yang single parent bisa dapat PKH lebih cepat. Yang punya anak sekolah, bisa mengajukan beasiswa juga pakai kartu ini. Jadi kartu ini multifungsi," jelas Agung.

Menkokesra meyakinkan akurasi tinggi KPS. "Jika nanti ditemukan kesalahan, pemegang KPS ternyata bukan orang miskin, maka dia tak akan mendapatkan paket BLSM lagi. Ini sasarannya jauh lebih baik, lebih akurat," tandasnya.

KPS merupakan program pemerintah pascapengurangan subsidi BBM. Kartu itu berguna untuk mengambil BLSM di kantor Pos, mengajukan beasiswa sekolah, mengambil Raskin tiap bulan, dan prioritas warga yang berhak mendapat program keluarga harapan (PKH).

Tak hanya Agung, Menkominfo Tifatul Sembiring pun bersemangat meyakinkan akurasi penyaluran BLSM berbasis data KPS. "Sejak dilakukan PPLS (Program Pendataan Perlindungan Sosial) oleh BPS tahun 2011, by name by address, maka peluang salah sasaran atau penyimpangan BLSM makin kecil," tegas Tifatul.