Kamis, 2 Oktober 2025

Kenaikan Harga BBM

PKS Tak Mau Indonesia Dipimpin Mental Pembebek Asal Bapak Senang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan menarik menteri-menterinya dari

Editor: Widiyabuana Slay
TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa
Sejumlah Massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013). Tuntutan mereka adalah menolak kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM). (TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meskipun PKS sebagai anggota koalisi menolak kenaikan harga BBM.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim meminta semua pihak menghormati pilihan partainya tersebut. "Negeri ini harus dipimpin oleh jiwa-jiwa yang merdeka, bukan jiwa dan mental pembebek ABS (Asal Bapak Senang). Karenanya biarkan kami menetukan sikap politik kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun," kata Abdul Hakim di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Hakim mengatakan pihaknya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami pilih sendiri, dengan harapan SBY mampu melanjutkan amanah dan cita-cita reformasi," ujarnya.

Untuk itu, Hakim meminta agar partai lain tidak menekan partainya untuk menarik menteri-menterinya. "Karenanya sikap memaksa-maksa kami, mengompori dan menekan kami dan para menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang dijamin kontitusi, sikap memaksakan kehendak adalah pengingkaran dari amanah konstitusi," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan PKS lahir di era reformasi dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.
"PKS lahir dari rahim reformasi dengan setumpuk harapan merajut masa depan bangsa, melanjutkan cita-cita proklamasi yang karenanya indinesia diproklamasikan kemerdekaannya, yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya bebas dari segala bentuk penjajahan, karena penjajahan diatas dunia tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan," kata anggota Komisi V itu.

Hakim meminta seluruh pihak agar PKS menentukan sikap sendiri yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

"Biarkan PKS menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepenting rakyat, bangsa dan negara. Merdeka bangsaku, merdeka jiwaku , untuk Indonesia raya, meraih ridho-Nya," tuturnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved