Rabu, 1 Oktober 2025

Ujian Nasional

Halo Pak Mendikbud Anda Ditunggu di DPR Hari Jumat

Komisi X DPR RI berharap memperoleh laporan jelas dan mendetail terkait pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA

Editor: Gusti Sawabi
zoom-inlihat foto Halo Pak Mendikbud  Anda Ditunggu di DPR Hari Jumat
Tribun Manado/Rizky Adriansyah
Sejumlah anggota TNI AU menjaga proses distribusi soal Ujian Nasional yang baru diturunkan dari pesawat Boeing 737 milik TNI-AU di Lanud Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/4/2013). Lamanya pengiriman soal di berbagai daerah di Indonesia Timur akibat lambatnya proses pencetakan mengkhawatirkan banyak pihak terutama para siswa peserta UN. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah).

Tribunnews.com, Jakarta  - Komisi X DPR RI berharap memperoleh laporan jelas dan mendetail terkait pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA pada rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat kerja itu dijadwalkan Jumat (26/4/2013). 

"Ujian Nasional kali ini banyak yangg tidak sesuai dengan perencanaan, itu yang harus disikapi. Jadi kami akan menggelar raker (rapat kerja) bersama Kemendikbud mengenai permasalahan yang terjadi selama UN," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto, Selasa (23/4/2013).

Menurut Utut, permasalahan seputar pelaksanaan UN tingkat SMA beberapa waktu lalu sampai terjadi penundaan pelaksanaan UN di sejumlah provinsi sebenarnya sudah muncul di berbagai media. Para anggota Komisi X DPR juga sudah mengetahui permasalahan itu dan membuktikannya dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah.

Hanya, kata Utut, belum ada laporan resmi dari Kemendikbud terkait dengan permasalahan seputar UN ini. Laporan resmi tersebut diharapkan bisa diterima Komis X DPR pada saat raker yang sudah dijadwalkan itu.

Meski demikian Utut mengatakan belum ada rencana membawa raker menjadi ajak untuk mendesak Mendikbud mundur dari jabatannya. "Penekanan dalam raker nanti ialah substansinya terlebih dahulu. Jadi belum ada rencana Komisi X DPR RI untuk menekankan Mendikbud mundur dari jabatannya, karena itu politis. Kalaupun itu muncul dalam raker, itu hak anggota komisi," kata dia.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved