Syafii Ma'arif: Menteri Pertahanan Harus Belajar Ilmu Sosial

Laporan Wartawan Tribun Jogja, Yudha Kristiawan

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Syafii Maa'rif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pendiri Maarif Institute mengatakan, pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiyantoro soal tidak adanya pelanggaran HAM dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan Sleman, adalah pernyataan yang tergesa-gesa.

Hal ini ia sampaikan seusai menjadi pemateri dalam Seminar Nasional dengan tema 'Mencari Model Kepemimpinan Profetik Transformatif Menuju Indonesia Berdaulat' yang digelar Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (13/4/2013).

"Itu pernyataan yang tergesa-gesa, tidak bisa begitu. Saya kira Menteri Pertahanan harus belajar ilmu sosial," ujar Syafii.

Syafii menyebutkan, cara pembunuhan seperti dalam kasus Cebongan tidak dibenarkan. Menurutnya, pegiat  HAM pasti akan menyebut kasus cebongan termasuk sebagai pelanggaran HAM.

Ditanya mengenai dua aksi yang santer dilakukan di Yogya baru-baru ini, yakni aksi dukung Kopassus berantas premanisme dan dukungan penegakkan HAM terhadap pelaku pembunuhan tahanan Lapas Cebongan, Syafii mengatakan Sri Sultan HB X bisa memberikan solusinya.

"Coba Sultan bisa mencari solusi ya, sebagai penguasa tertinggi di Yogya ini, jangan sampai kita terlalu mengidolakan Kopassus dan premanisme bisa diberantas. Cari jalan tengah yang baik sesuai sila kedua Pancasila," paparnya.

Agar kondisi Yogya yang dihuni mahasiswa dari seluruh Indonesia kondusif, Syafii pun meminta mahasiswa luar Jawa di Yogya selalu beradab.

"Sebagian datang dari luar Jawa dengan berbagai latar belakang. Ini persoalan yang tak mudah, kalau sudah menjadi mahasiswa harus beradab dong," sarannya. (*)