Rapimnas Demokrat Kedok Konsolidasi untuk Mencopot Anas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang diselenggarakan Minggu (16/2/2013) tidak akan menyelesaikan konflik internal di partai berlambang bintang Mercy tersebut.

"Justru sebetulnya Rapimnas tersebut merupakan topeng untuk menggulingkan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang disebut-sebut sebagai penyebab merosotnya elektabilitas partai yang dimotori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Iberamsjah, Sabtu (16/2/2013).

Pertemuan tersebut merupakan formalitas saja dengan dalih konsolidasi untuk menaikan elektabilitas partai, padahal sesungguhnya dalam rangka menggulingkan Anas secara kepartaian. Kemungkinan isu Kongres Luar Biasa (KLB) akan mencuat dalam pertemuan partai Demokrat tersebut.

Menurut Iberamsjah, tentunya, hal tersebut akan mengarah kepada pelucutan secara defakto Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat. Karena selama ini Anas selalu berbicara di depan media bahwa dirinya masih Ketua Umum Partai Demokrat.

Meskipun Anas disingkirkan dari Demokrat, tentu saja hal tersebut tidak akan menjadi solusi bagi partai pemenang Pemilu 2009 ini. 100 persen Rapimnas tersebut tidak akan bisa mendongkrak dan memperbaiki citra Partai Demokrat yang selalu menyuarakan sebagai partai yang bersih, beretika, dan santun.

"Saat ini Partai Demokrat sudah dipandang publik sebagai partai koruptor setelah beberapa petingginya terlilit kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja opini tersebut menjadi sulit untuk dibenahi menjelang 2014," katanya.

Selain itu, sebetulnya merosotnya elektabilitas Partai Demokrat bukan hanya Anas semata yang santer dibicarakan publik terlibat kasus Hambalang. Namun, sikap SBY yang saat ini lebih banyak mengenakan jaket partainya sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah SBY presiden Partai Demokrat atau presiden Republik Indonesia.

"Hal tersebut mengakibatkan rakyat semakin membenci SBY dan partainya. Bisa dibuktikan kalau anda berbicara dengan tukang ojek, tukang bajaj, tukang angkot, atau tukang becak. Pasti semuanya akan menyatakan hal yang sama bahwa SBY lebih sibuk dengan jaket birunya mengurus partai Demokrat dibandingkan negara dan rakyatnya," paparnya.

Selain itu, lanjut Iberamsjah, keadaan saat ini SBY tidak lagi sekuat dulu, kharismanya di mata masyarakat semakin turun dan dianggap tidak berhasil dalam memimpin negara. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Sehingga dengan Rapimnas akan meningkatkan elektabilitas partai, itu sesuatu yang tidak mungkin.

Lalu siapa yang akan menggantikan Anas bila dilengserkan sebagai ketua umum Partai Demokrat? "Tentunya yang paling memungkinkan berasal dari orang-orang terdekat SBY, bisa saja itu dari menteri-menteri Demokrat yang saat ini duduk di kursi Khabinet Indonesia Bersatu jilid dua," kata Iberamsjah.