Demokrat Perlu Nakhoda Baru Selain SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla menilai, partainya ibarat kapal yang sedang tenggelam. Perlu ada nakhoda baru menggantikan nakhoda lama.

Kapal Demokrat yang sekarang sedang tenggelam sudah diambil alih Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono karena kondisinya darurat. Namun hal tersebut tidak cukup karena Demokrat harus tetap memiliki Nakhoda pascakondisi darurat.

"Karenanya masa transisi dan kongres sekarang adalah butuh nakhoda baru. Menurut saya Partai Demokrat butuh pergantian kepemimpinan, muka baru, nakhoda baru, yang bisa menumbuhkan optimisme," ujar Ulil di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Menurut Ulil, saat ini kepemimpinan Anas Urbaningrum tidak mungkin dapat mengerek kembali elektabilitas Partai Demokrat seperti kala menjadi pemenang pemilu dengan 21 persen. Tapi belakangan, elektabilitas partai turun menjadi 8.3 persen.

Dalam kondisi yang darurat ini, ditambah tinggal satu tahun setengah lagi menghadapi Pemilu 2014, nakhoda baru pengganti Anas mutlak dilakukan. Apalagi, jelas tak mungkin mudah menaikkan elektabilitas yang ada sekarang kembali naik.

"Kondisi 8.3 persen adalah kondisi yang sangat darurat. Apakah dirkusus ketua umum kami tersangka atau tidak dalam kasus hambalang tidak penting. Tapi perlu juga memunculkan nakhoda baru Partai Demokrat," tegas Ulil bahwa nakhoda baru bukan untuk kepentingan lain tapi partai.

Ia menekankan apa yang dilakukan SBY dan Majelis Tinggi mengeluarkan delapan butir penyelamatan partai hanya dalam kondisi darurat. Dan setelah masa darurat selesai, SBY kembali menyerahkan kepada nakhoda yang langsung bersentuhan ke publik.

"Begitu darurat selesai maka langkah pengambilalihan juga selesai. Demokrat selain tergantung dengan SBY juga tergantung dengan show case-nya, ketua umumnya. Dan itu butuh wajah baru. Kami menginginkan wajah baru. Jika tak dilakukan, we are loosing a moment," tegasnya.