Kasus Mantan Presiden PKS Terbongkar Bukan karena KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai bukanlah prestasi luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap dalam kasus bisnis impor daging sapi PT Indoguna Utama yang menyeret Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Karena, menurutnya, kasus korupsi biasanya baru akan terbongkar jika ada pihak-pihak yang mengetahui dan tidak puas dengan pembagian yang diberikan. Pasalnya, jika selama semua pihak yang terlibat menerima bagiannya maka praktek korupsi akan relatif aman.

Apalagi, kata Boni, organisasi yang paling rapi di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dengan dengan koordinasi yang baik itu cuma korupsi. Dimulai dari penggirangan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan semuanya harus kebagian. Selama ini dilakukan maka akan relatif aman.

"Tapi jika pembagian tidak merata, maka tinggal tunggu waktu saja, hal itu akan ketahuan," ujar Boni yang kini mengambil program S3 di Freie Universtiaet Berlin, Jerman ini kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Jumat (31/1/2013).

Selain itu faktor lain yang juga bisa membuat praktek korupsi terbongkar adalah karena persaingan baik ekternal maupun inernal. Menurutnya, para pesaing yang tidak puas akan berupaya untuk menggiring agar orang yang menjadi lawannya itu bisa ditamatkan dengan terbongkarnya kasus korupsi. Banyak contoh menurut Boni yang menguatkan analisanya tersebut.

Pun demikian menurutnya dengan kasus korupsi berbagai pengadaan di kementrian dan lembaga bisa terbongkar biasanya karena pihak kontraktor pesaing yang tidak puas akan permainan. Menurutnya, kasus korupsi di kementrian lembaga biasanya terbongkar karena pihak yang merasa dirugikan.

"Meskipun mengikuti permainan serupa memberikan bahan-bahan itu kepada pihak-pihak yang bisa meramaikan terutama pers dan pers yang melihat kejanggalan pun akhirnya memblow up hal itu," imbuhnya.

Dengan fakta demikian menurut Boni tidak ada yang perlu diapresiasi dari KPK. "Karena KPK sudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. KPK juga dijadikan alat untuk melindungi orang-orang tertentu."

"Makanya jangan heran kalau KPK melakukan tebang pilih. Banyak kasus yang tiba-tiba muncul dan langsung dikerjakan, sementara kasus lama KPK selalu beralasan kurang bukti meski sudah banyak fakta yang diungkapkan," tandasnya.

Lanjut dia, apalagi jika divermari sejumlah kasus dimana banyak pemain anggaran di DPR sampai hari ini tidak tersentuh oleh hukum meski nama mereka sudah kerap kali disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus korupsi. KPK pun seperti enggan menyentuh mereka.

Menurutnya, bukan karena mereka lihai memainkannya, karena korupsinya banyak yang nyata terlihat di depan mata. Tapi sekali lagi menurut Boni karena pemain-pemain anggaran yang senior tidak memakan sendiri atau tamak terhadap hasil yang didapatkannya.

"Kita tahu lah, siapa-siapa saja pemain besar anggaran di DPR, tapi masih aman-aman saja," ungkapnya.