Luthfi Hasan Tersangka, PKS Tak Bisa Lagi Klaim Jadi Partai Bersih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai penetapan status tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK terkait kasus impor daging sapi, Partai Keadilan Sejahtera(PKS) kini tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai bersih.

"Dengan begitu, PKS akan terposisikan sama dengan partai lain. Tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai bersih yang mengedepankan moral agama. Apalagi, sebelumnya juga ada kasus  lain yang melibatkan kader PKS, yakni Misbakun," ujar Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya Hariyadi, Rabu(30/1/2013) malam.

Hariyadi mengatakan, kasus suap daging impor yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi salah satu partai politik, yakni Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq akan menjadi tamparan keras bagi PKS dan membuat kadernya shock. Sebagai partai kader dengan mekanisme berjenjang yang sangat ketat, pimpinan tertinggi partai tentunya adalah mereka yang teruji moralitasnya sesuai dengan kebutuhan partai. Tapi, nyatanya masih tersangkut kasus suap juga.

Akibatnya citra PKS di mata masyarakat akan terjun bebas. Ini dapat mempengaruhi suara partai dalam pemilu 2014 nanti. Karena untuk dapat mengembalikan citra dalam waktu singkat pasti akan sangat sulit.

"Apalagi yang tersangkut adalah orang nomor satu di partai. Ini jelas tidak bisa dikatakan oknum, tapi terkait erat dengan lembaga," ujarnya.

Menurut Hariyadi, terbongkarnya kasus suap daging impor oleh KPK pasti bukan suatu kebetulan. KPK sebelumnya pasti sudah melakukan penelusuran lama untuk mengusut tuntas kasus tersebut berdasar informasi dan bukti yang ada. Dengan begitu, Luthfi ibaratnya sudah menjadi target operasi dan tinggal menunggu momentum yang tepat saja untuk membongkar praktek suap yang melibatkannya.

"Dan itu bukanlah suatu yang mengejutkan. Bisa jadi (LHI) sedang apes saja," jelasnya.

Dari kasus Luthfi tersebut, kata Hariyadi pantas diduga, bahwa semua parpol tanpa terkecuali melakukan substansi tindakan yang sama, yakni terkait praktek suap dan korupsi. Tapi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

Selain itu, kasus tersebut lanjutnya makin  menegaskan konstatasi bahwa ideologi partai di Indonesia hanyalah retorika belaka. Substansi dari ideologi yang diusung partai politik nyaris kosong. Karena ketika keluar, parpol tetap bersikap pragmatis, dengan orientasi yang berhubungan dengan kekuasan dan uang.

Sehingga mesti PKS merupakan partai  berbasis aliran dan punya dasar ideologi yang kuat serta dapat dijadikan penuntun normatif bagi semua kader dan anggotanya (internal partai), tapi dalam politik keluar mereka tetap akan bersikap pragmatis.