Sabtu, 4 Oktober 2025

Presiden PKS Terlibat Suap

Luthfi Hasan, Pendiri PKS yang Tidak Mau Membeo

Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus impor daging sapi

zoom-inlihat foto Luthfi Hasan, Pendiri PKS yang Tidak Mau Membeo
BERITA KOTA/ANGGA BN
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dijemput penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013) malam. KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tersangka karena diduga menerima suap terkait impor daging sapi. BERITA KOTA/Angga BN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus impor daging sapi. Penetapan Luthfi sebagai tersangka memang cukup mengagetkan, sebab inilah kali pertama dalam sejarah politisi PKS ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Luthfi Hasan Ishaaq, MA adalah pria yang lahir di Malang, Jawa Timur, 5 Agustus 1961. Terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2009-2014 pada Sidang Majelis Syuro PKS II, 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta.

Sebelumnya ia sempat menjabat Pjs Presiden PKS (Oktober 2009-Juni 2010). Dialah satu-satunya Presiden PKS yang tidak mau membeo.

Luthfi juga mantan Sekjen Partai Keadilan (PK) semasa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail menggantikan Tifatul Sembiring yang dipercaya menjabat menteri.

Perang Luthfi Hasan Ishaaq membesarkan PKS cukup penting. Dia adalah salah satu pendiri PK(Partai Keadilan) pada tahun 1998 yang merupakan cikal bakal dari PKS.

Luthfi terpilih menjadi anggota DPR Fraksi PKS periode 2009 - 2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Lulusan Fakultas Islamic Studies Salafia University ini menguasai beberapa bahasa. Dia pernah tinggal selama beberapa tahun di Belanda. Ketika itu, suami dari Sutiana Astika dan ayah dari 11 (sebelas) orang anak ini, bertugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Dalam kepemimpinannya, PKS berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Namun PKS tidak selalu membeo kepada kehendak pemerintah. Dalam beberapa hal yang dianggap mengkhianati kepercayaan rakyat atau tidak berpihak kepada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS di DPR kerap berseberangan dengan pemerintah, yakni dalam kasus (mega skandal) Bank Century, mafia pajak, dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.*

*Dikutip dari berbagai sumber

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved