Kerusuhan Sumbawa
Rusuh Sumbawa Bukti Matinya Fungsi Deteksi Dini Kepolisian
Konflik di Sumbawa seharusnya tidak perlu terjadi, bila fungsi Babinkamtibmas dan Polmas berjalan dengan baik
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik di Sumbawa seharusnya tidak perlu terjadi, bila fungsi Babinkamtibmas dan Polmas berjalan dengan baik.
"Yang saya dengar kerusuhan timbul akibat berkembangnya informasi tidak benar berujung pada sensitifitas SARA yang berakhir pada kerusuhan. Ada dua persoalan utama yang terjadi, pertama matinya fungsi deteksi dini di aparat kepolisian sehingga potensi kerusuhan tidak teridentifikasi. kedua aparat gagal menjalankan fungsi komunikasi dengan warga untuk mengklarifikasi isu sesat ataupun untuk menetralisir suasana," ujar Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Kamis (24/1/1/2013).
Kondisi seperti ini, lanjutnya, sebenarnya tidak perlu terjadi bila aparat menerapkan fungsi Babinkamtibmas dengan baik dan menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Polmas.
Babinkamtibmas berperan penting sebagai fungsi penegakan hukum secara preemtiv. Guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, Babinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan yang memiliki fungsi intelijen.
"Sehingga kasus konflik sosial seperti yang terjadi di Sumbawa ini dapat dicegah, karena polisi telah memiliki deteksi dini dan bisa menjalankan fungsi preemtiv nya," imbuhnya.
Sedangkan dengan fungsi Polmas petugas berperan sebagai motivator dalam membangun tugas kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dalam berbagai hal. Dengan adanya kemitraan, lanjut Aboebakar, berarti terbangunlah kerjasama yang egaliter antara Polisi dengan masyarakat.
Terbangunnya kerjasama yang egaliter tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polisi yang lebih dalam lagi. Sehingga bila berkembang isu yang menyesatkan di masyarakat, polisi bisa angsung memberikan penjelasan atau menetralisir suaranan, sepertinya hal ini tidak berjalan dengan baik si Sumbawa, sehingga meletuslah kerusuhan tersebut.
"Saya minta Polri untuk mengevaluasi pola penempatan dan kemampuan adaptasi anggotanya. Seharunya seorang aparat yang ditempatkan dalam sebuah wilayah hukum benar-benar memahami kondisi lokal setempat dan mampu beradaptasi dengan baik," kata Politisi PKS ini.
