Politisi Hanura Usul Ibu Kota Dipindah ke Bogor

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandy memandang perlu dipikirkan jangka panjang pusat pemerintahan, ibu kota negara  dipindahkan. Menurutnya, bisa dipusatkan di Jonggol atau wilayah lain di Kabupaten Bogor.

"Seperti halnya pusat pemerintahan Malaysia di Putra Jaya.Tidak usah membangun infrastruktur baru di luar Jabotabek. Di Bogor pun ada Istana Bogor, tinggal lakukan penataan saja dan penambahan fasilitas gedung pemerintahan," Yuddy menyarankan, Jumat (18/1/2013). 

"Juga seperti Ibukota Belanda bukan di Amsterdam tapi di Denhaag. Atau Ibukota AS bukan di Newyork tapi di Washington DC. Jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat business dan Bandara Internasional," katanya lagi.

Sementara politisi Gerindra, Fadli Zon menyatakan wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung.

"Presiden Soekarno tahun 1957 pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya dipilih selain di Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia," ungkap  Fadli Zon, Jumat (18/1/2012).

Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta.

"Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya," Fadli mengingatkan.

Dijelaskan, hal ini sudah dilakukan misalnya di Malaysia yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Di Putra Jaya, imbuh Fadli, semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Ini memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis, dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan. Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung.

"Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa," ujar Fadli Zon.