Putusan BK DPR Tergantung Kekuatan Parpol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan Meneg BUMN Dahlan Iskan mengenai anggota DPR pemeras BUMN yang berubah-ubah dan keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai nama-nama yang sebelumnya tidak dimunculkan oleh Dahlan Iskan bahkan ada nama yang sebelumnya mendapatkan pujian, tapi dijatuhi sanksi, tidak lepas dari permainan dan tekanan politik.

“DPR itu lembaga politik dan semua yang dimainkan disana masuk dalam ranah politik. Makanya apapun yang diucapkan disana tidak bisa dikategorikan 100 persen hitam atau 100 persen putih. Pasti ada tawar menawar disana, sehingga nama-nama yang tadinya sudah ramai disebut-sebut justru menghilang dan nama-nama yang tidak disebut justru muncul dan dijatuhkan sanksi oleh BK DPR,” ujar pengamat politik dari CSIS J Kristiadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (7/12/2012).

Kristiadi mengatakan, siapapun yang memiliki kekuatan politik lebih kuat maka dia akan lebih bisa diselamatkan, sementara yang kekuatan politiknya lebih lemah, dia akan lebih bisa dikorbankan.

”Jadi di DPR itu bukan pada aspek kebenaran tapi tergantung pada transaksi yang di back up oleh kekuatan politik yang dimiliki anggota atau fraksinya. Oleh karenanya tidak heran jika nama-nama yang disebut berubah karena terjadi negosiasi,” tambahnya.

Masyarakat tidak bisa mengharapkan BK DPR akan bersikap adil dan transparan. Justru peran masyarakat dan juga pers sangat penting untuk mendorong keterbukaan mengenai kasus ini.

”Wartawan misalnya bisa melakukan investigatif report mengenai kasus ini. Meski belum tentu akurat 100 persen tapi paling tidak bisa mendorong terbongkarnya kasus ini dan dilakukannya proses hukum seperti yang terjadi pada Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang dan juga Irjen Djoko Susilo dalam kasus simulator sim,” tandasnya.

Kristiadi menjelaskan Pers bisa mengungkapkan kebenaran dengan mencari tahu pada pihak-pihak yang didzolimi dan sakit hati. Bisa juga dengan mencari tahu kepada pihak-pihak yang mengetahui kasus tersebut namun masih memiliki nurani dan memegang teguh amanah untuk mengungkapkan fakta sebenarnya.

“Dahlan Iskan sendiri sebagai pemilik media sebenarnya pasti banyak tahu mengenai hal itu. Dahlan harus didorong untuk mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kasus itu. Tidak perlu malaikat untuk membongkar kasus itu, bisa juga dengan memanfaatkan orang-orang yang sakit hati,” imbuhnya.

Terkait nama-nama yang pernah direlease oleh Humas BUMN melalui pesan singkat kepada wartawan, Kristiadi tidak bisa mengatakan kebenarannya, meski diakuinya selama ini nama-nama yang disebut-sebut itu sudah diketahui masyarakat sebagai rahasia umum sebagai pemain-pemain di DPR.