Liberalisasi Penyebab Bangsa Indonesia Melupakan Pancasila

“Empat kali amandemen terhadap UUD ’45 membuka peluang terhadap berbagai perubahan dengan manfaat dan konsistensi yang bervariasi terhadap roh pembukaan UUD ‘45. Pembatasan masa jabatan Presiden, misalnya, harus diakui sebagai perubahan yang sangat positif,” jelasnya.

Disarankannya, untuk memastikan keselarasan antara pasal-pasal dalam batang tubuh UU ’45, terutama pasal-pasal hasil amandemen, perlu dibentuk sebuah komisi independen untuk melakukan evaluasi secara total terhadap amandemen-amandemen yang pernah dilakukan.

Evaluasi ini harus dilandasi tekad untuk memperbaiki dan menyelaraskan. Dengan demikian perubahan-perubahan dan ketentuan pasal perubahan yang konsisten akan harus dipertahankan. Kiranya ditemukan pasal-pasal perubahan yang kurang selaras, maka dimungkinkan amandemen untuk menindak-lanjutinya.

Sejalan dengan itu perlu ditata kembali peran dan fungsi partai politik sebagai wadah bagi kaderisasi pemimpin nasional di semua tingkatan yang memiliki sikap, etika, moral, dan perilaku negarawan. Partai politik harus mampu berperan sebagai artikulator aspirasi dan harapan rakyat di alam demokrasi. Terkait dengan upaya ini, perlu dipertimbangkan gagasan agar Parpol dibiayai oleh negara dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).