Pemerintah Harus Prioritaskan Jamaah Baru Pertama Naik Haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari PKS, Ledia Hanifa memberi masukan kepada pemerintah terkait keluhan lamanya daftar tunggu bagi warga yang akan melaksanakan ibadah haji.

Menurut Ledia, ada hal yang harus diperbaiki terkait sistem pendaftaran mengingat kuota sangat terbatas.

Politisi PKS ini menyampaikan paling tidak ada yang bisa dilakukan yakni memprioritaskan jamaah yang pergi haji pertama kali.

"Dengan prinsip bahwa haji adalah ibadah sekali seumur hidup maka prioritas pada jamaah yang pergi pertama kali," sarannya, kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (10/11/2012).

Jika terpaksa harus mendampingi jamaah yang berangkat pertama kali, maka hanya dapat dilakukan tiga tahun berikutnya.

"Tidak ada dana talangan dari bank untuk membayar setoran awal. Karena haji mempersyaratkan kemampuan termasuk kemampuan finansial," jelasnya kemudian.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Arifin mengeluhkan lamanya daftar tunggu bagi warga Kalsel yang akan melaksakan ibadah haji kepada Komisi VIII DPR yang membidangi persoalan haji ini.
Pasalnya, warga Kalsel yang mau melaksanakan rukun Islam kelima itu harus menunggu selama 14 tahun.

Bahkan, lanjut Rudy, tidak mustahil jika belum ada solusi pada tahun-tahun mendatang daftar tunggu bisa mencapai 15-16 tahun.

Akibatnya, tidak sedikit jamaah umroh yang memanfaatkan waktu untuk tetap berada di Arab Saudi hingga musim haji.

“Persoalan haji ini harus diselesaikan secara government to government, hal ini menjadi harapan kita agar pemerintah Arab Saudi memberikan porsi lebih untuk negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam,” ujar Rudy Arifin saat pertemuan dengan Tim Kunker Komisi VIII DPR yang dipimpin Ida Fauziyah, di Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel, Rabu (7/11/2012).