NU-PKB Bersinergi Jalankan Rekomendasi Munas Alim Ulama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keraguan terhadap pengaplikasian hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada pertengahan September lalu banyak bermunculan di tengah publik.

Namun, PBNU yakin seluruh rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa distimulasi dengan peran para politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekjen PBNU KH Marsudi Syuhud mengungkapkan, keraguan beberapa pihak terhadap rekomendasi para ulama nahdlyin dipicu tayangan media asing CNN. Mereka mengajukan pertanyaan kritis terhadap hasil pertemuan di Kempek, Cirebon.

"Apakah hasil Munas tersebut dapat diterima dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, jawabnya sangat bisa. NU dan PKB dalam kaitan berbangsa dan bernegara dianggap mampu untuk mengawal dan mengarahkan hal tersebut," ungkap Marsudi di Jakarta, Minggu (30/09/2012).

Sinergi antara PKB dan ulama NU, dalam penilaian Marsudi, sudah terbukti mampu menembus jalur birokrasi negara. Terutama peranan wakil rakyat di Fraksi PKB, imbuh Marsudi, cukup memberikan perbaikan dalam revisi undang-undang yang pro rakyat.

"Dalam pembangunan negara secara umum, NU dan PKB berjuang untuk kemaslahatan umat karena perlu diketahui bahwa NU dan PKB adalah pemilik sah negara ini. Kita ketahui bahwa NU dan PKB merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan," tegas Marsudi.

Ideologi yang dimiliki oleh NU dan PKB, menurutnya, memang memiliki kesamaan. Bahkan bisa dibilang sama persis. Lebih lanjut, Sekjen PBNU juga mengatakan bahwa NU telah memiliki landasan pula dalam pembangunan untuk mengawal NKRI berdasarkan hasil Munas dan Konbes.

Lahirnya rekomendasi pun, cetus Marsudi, nyatanya mendapat dukungan semua pihak, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dan ini semua adalah hasil panjang dari pembahasan kita semua. Di mana sudah saatnya NU dan PKB harus dapat berperan dan mengambil posisi dalam konstruksi kenegaraan," jelas Marsudi.

PBNU, kata Marsudi, sangat layak memberikan masukan pada pemimpin sesuai dengan fungsi ulama pada pemimpin negara. Apalagi PBNU merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang dapat dikatakan sebagai ormas yang cukup besar. Warga NU pun, imbuh Marsudi, tersebar dan banyak memiliki peran dalam setiap bidang baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Bahkan peran pembangunan negara sejak dahulu selalu ditopang oleh NU dalam masa penjajahan maupun kemerdekaan.

"NU selalu memiliki peranan yang sangat penting melalui kader-kader dan warga NU," jelasnya.

Terkait dengan hasil Munas dan Konbes, NU memandang bahwa konsep berbangsa dan bernegara harus kembali ditinjau melalui pajak. Pasalnya, ketaatan dalam mematuhi peraturan pemerintah lebih dikarenakan apakah pemerintah dapat memakmurkan rakyatnya.

Artinya, imbuh Marsudi, NU mendukung pemerintah dalam konteks agama yang menitikberatkan bahwa pajak diwajibkan karena lebih kepada kepentingan umat. Kerancuan pajak yang dikritisi NU lantaran banyak oknum memanfaatkan pajak untuk  kepentingan pribadinya.

"Maka NU menganggap pajak tidak ada dalam konsep agama akan tetapi lebih kepada zakat saja. Secara hukum NU berharap bahwa presiden dapat bersikap dan tegas dalam memberikan hukuman bagi siapapun yang telah merongrong dan merugikan negara," tegas Marsudi.