Kerusuhan Sampang
Komnas HAM: Negara Gagal Lagi Melindungi Pengikut Syiah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan, negara gagal lagi memberikan perlindungan kepada warga negara, menyusul penyerangan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan, negara gagal lagi memberikan perlindungan kepada warga negara, menyusul penyerangan sekitar 500-1000 orang terhadap penganut Muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, Jawa timur, 26 Agustus 2012.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim membeberkan kegagalan pemerintah, dari kurangnya reaksi dan kesigapan aparat keamanan Polsek dan Polres setempat yang hanya mengirimkan lima orang personilnya sesaat sebelum kejadian yang mengakibatkan satu orang tewas serta puluhan rumah terbakar.
"Ada kegagalan perlindungan negara bagi pemeluk Syiah. Padahal beberapa hari sebelum kejadian telah terjadi sweeping di Desa tempat warga Syiah bermukim. Warga telah melaporkan kejadian tersebut, tetapi aparat yang dikirim hanya lima orang. Sedangkan kelompok yang akan menyerang berjumlah ribuan," kata Ifdhal di kantornya, Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Menurut Ifdhal, akan adanya penyerangan terhadap kelompok Syiah sudah terlihat dari peristiwa Desember tahun lalu. Komnas HAM pun sudah memberikan sejumlah rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Tapi rekomendasi kami tidak dilakukan. Sejumlah hasil investigasi kami tidak ditindaklanjuti, sehingga terjadilah penyerangan ini. Padahal, peristiwa seperti ini juga pernah terjadi Desember tahun lalu. Inilah kegagalan pemerintah melindungi warga negara," kata dia.
Rekomendasi Komnas HAM ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polres Sampang. Kepada Kemendagri, Komnas HAM meminta pihaknya memberikan perhatian khusus terkait masalah ini.
"Kita juga meminta Kemendagri membantu Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menciptakan kondisi yang kondusif di Sampang dan Jawa Timur," begitu yang tertulis dalam salah satu rekomendasi Komnas HAM.
Baca Juga:
