Absensi Elektrik Rp 279 juta Bikin Anggota DPR Ganti Kulit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyampaikan ucapan selamat untuk anggota DPR yang sebentar lagi mempunyai alat absensi elektrik senilai Rp 279 juta.

Namun, FITRA juga sangat menyesalkan keberadaan alat absensi ini karena justru memperlihatkan anggota DPR yang terhormat berubah dan berganti kulit menjadi karyawan yang perlu diawasi. Mereka perlu diawasi karena sering boros rapat, sering terlambat rapat, dan sering menitipkan absensi kepada tenaga ahli atau sekretaris pribadi ketika ada rapat kerja.

"Memperlihatkan anggota dewan sebagai pekerja politisi yang terhormat berubah berganti kulit, menjadi anggota karyawan yang perlu diawasi," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi.

Catatan FITRA lainnya, bahwa keberadaan alat absensi ini sesungguhnya tidak efektif menertibkan anggota dewan agar lebih patuh kepada lembaga DPR.

Dan alat absensi ini, juga tidak akan mampu mendongkrak kinerja anggota DPR dalam rapat-rapat kerja karena nantinya mereka akan cuek setelah mengetahui seluk-beluk proses kerja alat absensi ini.

Lebih parahnya, akan banyak anggota DPR yang melakukan pelanggaran alias tidak mau mengabsensi dalam mesin absensi tersebut lantaran anggota dewan tahu muaranya, yaitu hasil dari absensi itu tidak akan dipublikasi oleh Setjen DPR. "Kalaupun Setjen DPR punya keberanian, maka anggota dewan akan melakukan 'intimidasi' atau melakukan cara apapun agar Setjen DPR tidak melakukan publikasi siapa-siapa yang tidak hadir dalam rapat yang diadakan alat perlengkapan DPR sendiri," kata Uchok.

Data yang diterima FITRA, alat absensi elektrik itu sendiri menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 279.325.750. Pengadaan dan lelang dimulai 1 Juni sampai 11 Juni 2012, dan penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada 5 dan 6 Juli 2012 lalu.

Adapun pemenang tendernya adalah CV Galung Brothers, yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 43, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 279 juta. "Jadi, keberadaan alat absensi ini hanya menjadi barang mubazir saja, anggaran belanja absensi ini akan sia-sia belaka," tandasnya.

Jauh hari sebelum FITRA menyampaikan datanya ini, Ketua DPR Marzuki Alie sempat menyatakan bahwa alat absensi ini. Diharapkan bisa memperbaiki tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna dan rapat kerja. Dengan pemasangan alat finger print di pintu masuk ruang rapat itu, diharapkan tidak ada lagi anggota DPR yang menitip absen kepada staf atau asisten pribadinya.

"Paling tidak mereka harus datang, lalu harus absen dengan sidik jari. Yang penting data valid. Tidak bisa diabsenkan lagi, minta staf tenaga ahli, itu tidak baik," kata Marzuki beberapa waktu lalu.

Menurut Marzuki, terkadang pimpinan DPR memang perlu menekankan unsur pemaksaan kepada anggota DPR untuk meningkatkan tingkat kedisplinannya.

"Maklum, negara kita negara berkembang, banyak yang tidak melihat kedisiplinan merupakan hal yang wajib. Karena apa? Contohnya, rapat jam 9. Ada yang datang jam 9 pas, mereka harus menunggu yang lain. Saya sering menunggu untuk mulai paripurna," kata Marzuki.