Sengketa Lahan Cinta Manis
Polri Diminta Bentuk Tim Investigasi Cinta Manis
Kepolisian harus membentuk Tim Investigasi atas insiden Cinta Manis
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Kepolisian harus membentuk Tim Investigasi atas insiden Cinta Manis. Kementerian BUMN sebagai pemicu konflik harus melakukan evaluasi internal
"FPDIP mengecam penembakan nyasar yang dilakukan pasukan Brimob terhadap Angga bin Darmawan (12th) hingga menewaskan remaja tersebut di konflik agraria antara PTPN VII dengan para petani setempat," ujar anggota FPDIP, Eva Kusuma Sundari, Sabtu (28/7/2012).
FPDIP juga menyesalkan, Brimob juga melakukan kekerasan terhadap Rusdi Tahar (anggota DPRD Sumsel) yang mengalami luka lebam di muka dan luka di tangan setelah ditahan polisi. Para anggota dewan yang sedang melakukan tugas representasi, tidak sepatutnya menjadi sasaran penangkapan.
FPDIP, papar Eva, mencatat penanganan Polisi sebelumnya. Seorang ibu (Dwi 21 tahun) dan bayinya yang berusia 1,5 tahun (M Parel) juga ditahan karena melintas perkebunan PTP VII.
"Tindakan-tindakan tidak profesional kepolisian yang diakhiri dengan penembakan Brimob pada (26/7/2012) kemarin, bersifat sistemik dan struktural sehingga bayi dan anak-anak maupun para perempuan jadi korban," Eva menyesalkan.
Problem Cinta Manis, imbuhynya, selain menyuguhkan ketidakprofesionalan polisi sebagai pemadam kebakaran konflik agraria, maka sumber persoalan justru politik lepas tangan Kementerian BUMN sebagai sumber persoalan. Mediasi yang ditawarkan Kementerian BUMN, justru dinegasikan mereka sendiri.
"Setelah para petani dari 22 desa yang menuntut pengembalian tanah mereka yang diserobot PTP VII melakukan aksi 1-6 Juli di Jkt, 16 Juli Kement BUMN menawarkan mediasi. Pada pelaksanaannnya, pihak Kementerian BUMN menolak meneruskan dialog dan mediasi dan menantang penyelesaian lewat pengadilan," ungkap Eva.
Mediasi buntu hanya karena para petani meminta adu data dan meminta pengukuran ulang sesuai data yang dimiliki para pihak. Kementrian menolak tawaran rasional ini dan sejak itu ekskalasi konflik semakin menjadi hingga meledak pada tanggal 26 Juli 2012 yang memakan korban Angga tewas, 2 perempuan tertembak serta 2 korban laki2 lainnya. Semuanya korban tentu tdk bersenjata dan bukan bag dr petani yg sdg bertikai.
"FPDIP menyesalkan perilaku Kementeran BUMN dan PTP VII yang anti dialog dan kekanak-kanakan, sekaligus sok kuasa sehingga menolak adu data. Ini perlaku yang sangat ditentang di UU PKS, Penanganan Konflik Sosial. Yang memerintahkan agar pemerintah mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan hanya membawa persoalan ke jalur hukum ketika musyawarah buntu," Eva menegaskan,
Berdasar hal di atas, sambung Eva lagi, FPDIP menuntut Mabes POLRI membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta atas kinerja Polda Sumsel atas insiden tersebut. Kapolri juga perlu membuat kebijakan khusus atas peran POLRI dalam penanganan konflik agraria mengingat kasus-kasus serupa masif dan dalam trend yang meningkat.
"FPDIP juga menuntut penjelasan dan pertanggungan jawab Kementerian BUMN atas perilaku anti dialog di jajaran kementrian khususnya berkaitan dengan kasus Cinta Manis," kata Eva.
Perlu evaluasi total dan antisipasi fundamental agar kejadian serupa tidak terulang di PTP2 lainnya mengingat sumber persoalan relatif sama. "FPDIP juga menghimbau agar Baleg DPR segera mengagendakan pembuatan RUU Pembaharuan Agraria sbg tindak lanjut atas Putusan MPR tentang hal tersebut," tegas Eva.
