Ruhut: Kumpulkan Kocek Pemilu, Menteri Tak Akan Mundur
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, memastikan tak akan ada menteri yang berani mundur menyusul imbauan Presiden SBY.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, memastikan tak akan ada menteri yang berani mundur menyusul imbauan Presiden SBY. Satu alasan klasik, para menteri dari parpol itu masih perlu dana untuk Pemilu 2014.
"Mereka tidak akan berani mundur, karena mereka masih perlu mengumpulkan kocek untuk keperluan partainya Pemilu 2014," ujar Ruhut, Jumat (20/7/2012).
Permintaan mundur bagi menteri yang tak becus membagi energi di pemerintahan dan parpol ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato pengantar Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/7/2012) kemarin.
Presiden mengingatkan agar para pembantunya yang berasal dari parpol tetap memprioritaskan tugas pokok melayani rakyat hingga akhir masa tugas 2014 mendatang.
"Mari bersama-sama seperti dulu tahun 2008. Bagi saudara yang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik mengundurkan diri," tegas Presiden SBY.
Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi hingga ketua umum (ketum) parpol masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY. Mereka di antaranya, Mennakertrans Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), Menko Perekonomian Hatta Radjasa (Ketua Umum PAN), Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketum PPP), Menteri Kelautan dan Perikanan Syarief Cicip Sutardjo (Waketum Golkar), Menko Kesra Agung Laksono (Waketum Golkar), Menpora Andi Mallarangeng (Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat), dan beberapa menteri lainnya.
Dan Presiden SBY sendiri juga menjabat Ketua Dewan dan Ketua Majelis Tinggi PD.
Menurut Ruhut, apa yang disampaikan Presiden SBY itu sudah tepat sasaran kendati tidak dilakukan.
Lebih dari itu, lanjut Ruhut, semestinya menteri-menteri dari parpol itu malu karena telah mendapat kepercayaan dari Presiden, namun tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja pimpinan.
"Imbauan kepada menteri bekerja yang baik. Kalau tidak, partainya tinggal kenangan karena Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) 3,5 persen," pinta Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Klik Juga:
