KPK Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Pupuk

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Dugaan kecurigaan permainan di tender Paket C untuk
pengadaan Dekomposer cair dan Pupuk Hayati senilai Rp 81 miliar, mengundang perhatian.

Politisi Partai Gerindra yang tak lain Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Martin Hutabarat, ikut angkat bicara. Martin kemudian meminta kepada Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut adanya dugaan penyimpangan tersebut.

"KPK harus usut siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Saya imbau KPK,  tidak menyepelekan dugaan adanya penyimpangan dalam lelang pupuk decomposer cair. Saya pikir ini tidak main-main," kata Martin kepada wartawan, Kamis (12/7/2012).

Martin menegaskan, korupsi pengadaan pupuk bagi petani sangat memukul dan melukai hati rakyat. Jika memang produk pupuk cair yang disediakan itu tidak penuhi standar, tidak mustahil lahan para petani serta tanamanya akan rusak. Tentu saja, lanjutnya, ancaman gagal panen sudah bisa terjadi.

"Persoalan petani, lahan dan pupuk menyangkut kepentingan, masa depan puluhan juta petani. Tentu, jika terjadi dugaan korupsi dipupuk hayati dan delomposer cair, berpengaruh dengan keberhasilan petani dalam mengelola lahannya," ujar Martin yang juga anggota Komisi III DPR ini lagi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan akan melakukan audit
terhadap pengadaan pupuk Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

"BPK siap melakukan audit dan saat ini kita sedang mengamatinya. Awal tahun depan, auditnya sudah selesai," kata anggota BPK, Ali Masykur Musa.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, BPK dalam melakukan audit menggunakan sistem paket dan tidak bisa parsial atau sebagian. "Audit terhadap program pengadaan pupuk dekomposer tersebut akan dilakukan pada semester II tahun 2012 ini," ujarnya.