Polisi Malaysia Tembak Mati TKI
Kemenlu Harus Proaktif Usut Kasus Penembakan TKI
Irgan juga menyoroti lemahnya pola koordinasi perwakilan RI dengan sejumlah institusi pelayanan TKI lain, yang masih tergolong amburadul.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilannya di luar negeri, agar proaktif melindungi sekaligus menangani kasus-kasus TKI di berbagai negara. Terutama, soal tiga TKI yang tewas ditembak polisi Malaysia belum lama ini.
Menurut Irgan, dengan banyaknya kasus TKI yang tewas di luar negeri, seharusnya Kemenlu dan KBRI tidak berhenti sebatas memproses pemulangan jenazah mereka ke Tanah Air untuk dikembalikan kepada keluarga, sementara penelusuran kasus sebenarnya cenderung diabaikan.
"Lebih kurang tiga bulan dari Maret-Juni 2012, ada enam TKI asal Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur tertembak polisi Malaysia. Mereka meninggal sia-sia. Itu belum menghitung TKI yang tewas karena sebab lain, baik di Malaysia atau negara lain," ujar Irgan kepada Tribun di Jakarta, Jumat (22/6/2012).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui, pemulangan jenazah masuk agenda penting Kemenlu/KBRI. Tapi, masyarakat Indonesia lebih mengharapkan tanggung jawab lembaga, untuk menuntaskan kasus-kasus yang dihadapi TKI, termasuk melindungi keberadaan TKI secara bermartabat.
Dikatakannya, setiap ada TKI meninggal, masyarakat tercengang sejenak, karena tak lama kasusnya meredup dan menghilang tiba-tiba. Sedangkan Kemenlu tak punya pilihan tegas untuk mengusut, serta berkomitmen untuk menyampaikan hasilnya kepada publik.
Bila kinerja Kemenlu/KBRI serius membela nasib TKI, yang terbuka menindaklanjuti setiap kasus TKI di luar negeri, masyarakat di Tanah Air tentu akan memberi penilaian obyektif atas segala tindakan aktif Kemenlu.
"Selama Kemenlu atau KBRI cenderung lemah, maka publik akan bertanya-tanya di mana kewajiban utama Kemenlu dalam menciptakan kemartaban ataupun wujud perlindungan yang baik untuk para TKI, terlepas dari berbagai aspek permasalahannya," papar Irgan.
Irgan juga menyoroti lemahnya pola koordinasi perwakilan RI dengan sejumlah institusi pelayanan TKI lain, yang masih tergolong amburadul.
Akibatnya, masalah TKI di luar negeri terus membesar, dan akar masalah utama tak selesai. (*)
BACA JUGA