DPR: Studi Banding Insya Allah Enggak Boros
Panitia Khusus (Pansus) Desa dan Pemda dari Komisi II DPR, berniat berangkat ke empat negara untuk studi banding.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Desa dan Pemda dari Komisi II DPR, berniat berangkat ke empat negara untuk studi banding.
Padahal, studi banding seperti itu kerap menuai kritik, serta efektif dan efisiensinya kerap dipertanyakan.
Namun, anggota Pansus RUU Desa dan Pemda Komisi II DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain memastikan, studing banding tidak akan boros.
"Insya Allah enggak boros. Saya saja selama jadi anggota dewan baru pertama kali ini ke luar negeri untuk studi banding. Saya jamin tidak akan memboroskan, dan hasilnya akan sangat bermanfaat," tutur Haramain saat dihubungi, Selasa (19/6/2012).
Menurut Haramain, rombongan Pansus RUU Desa dan Pemda berjumlah 8-10 orang, dan akan berangkat pada 6 Juli hingga 12 Juli 2012.
Malik menjelaskan, tujuan Pansus RUU Desa dan Pemda ke Cina dan Venezuela, untuk bertemu parlemen dan Kedubes RI serta kementerian setempat, termasuk mengunjungi desa-desa. Tujuan lainnya adalah Jerman dan Jepang.
Di Cina, rombongan pansus berencana mengunjungi Desa Huaxi, desa paling kaya di Cina.
"Orang sana menyebut Huaxi sebagai desa nomor satu di bawah langit. Kekayaan warganya mencapa 100 ribu Euro. Desa ini berhasil membangun perusahaan yang sahamnya dimiliki penduduk Huaxi. Padahal, dulu desa tersebut salah satu yang termiskin. Mereka punya pesawat dan rencananya akan memberi kapal," papar Haramain.
Secara umum, yang akan dilakukan rombongan pansus adalah untuk mengetahui posisi desa dan pemda, serta mempelajari penataannya.
Pansus juga ingin mengetahui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke desa, sehingga daerah mampu mengembangkan wilayahnya dan mandiri.
"Untuk Cina, mereka negara sosisalis yang berhasil membangun desanya," cetus Haramain.
Sementara, anggota AW Thalib, anggota pansus dari Fraksi PPP menyatakan, Venezuela dan Cina dipilih karena memiliki kemiripan karakter dengan Indonesia. Sebab, masyarakatnya masih hidup dalam ketergantungan sektor agraria yang beraneka ragam.
Meskipun desa secara struktur tidak masuk dalam pemerintahan, tapi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan.
"Kami ingin tahu pengelolaan yang beragamnya itu. Apalagi, saat ini kami masih pro-kontra dalam penyebutan. Apakah, pakai nama desa atau yang lain, masih belum ada kesepakatan," tutur Thalib. (*)
BACA JUGA
