RUU Keistimewaan Yogyakarta
Masyarakat Yogya Akan Lantik Sendiri Sultan Jadi Gubernur
Nada kecewa disampaikan oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta usai menyambangi Panja RUU Keistimewaan Yogyakarta DPR,
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nada kecewa disampaikan oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta usai menyambangi Panja RUU Keistimewaan Yogyakarta DPR, Selasa (28/02/2012).
Melalui Forum Masyarakat Intelektual dan Budaya, Yogya se Jabotebek memberikan ultimatum, bila bulan Maret RUU Yogya tak kunjung selesai, seluruh rakyat Yogya akan melantik Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur.
"Kalau sampai bulan Maret tak selesai, kami bersama seluruh rakyat Yogyakarta akan melantik sendiri Sri Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur," kata
Suryo S Negoro Ketua Forum Intelektual Yogyakarta (Forinba Yogya) saat ditemui Tribun di DPR.
Forinba Yogya datang bersama seluruh anggota DPRD Yogyakarta, menyambangi Panja RUU Yogya. Dalam pertemuan itu, masyarakat dan para wakil rakyat Yogya mendapat penjelasan dari Wakil Ketua Panja Yogya DPR, Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan itu, perwakilan pemerintah tak hadir.
Toto, salah seorang anggota Forinba Yogya mengungkap, penjelasan yang disampaikan oleh Panja RUU Yogya, tidak ada kemajuan. Padahal, rakyat Yogya sudah menanti-nanti sejak lama agar RUU ini cepat selesai.
"Apa yang disampaikan hanya lips service, karena belum ada kemajuan. Tak usah datang ke DPR, tinggal baca koran saja," kata Toto dengan nada kecewa.
Dalam penjelasannya, Wakil Ketua Panja RUU Yogya, Ganjar Pranowo menjelaskan, sampai saat ini lobi-lobi masih dilakukan dengan pemerintah untuk mencari titik temu menyepakati RUU Yogya sesuai dengan keinginan semua pihak.
"Kita targetkan, tahun ini selesai. Kita intensifkan lobi-lobi atas beberapa hal yang belum disepakati. Jangan sampai rakyat Yogya menunggu-nunggu. Dan yang jelas, progresnya memang belum ada beberapa hal yang belum disepakati," kata Ganjar.
Salah satu hal krusial dalam pembahasan RUU Yogyakarta adalah, pemerintah dan DPR sudah sepakat penetapan Sri Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Yang menjadi pembahasan hingga saat ini, bila pada tahun 2017 nanti, apakah Sri Sultan dan Pakualam masih mau menjabat lagi.
"Pasca 5 tahun setelah Sri Sultan dan Pakualam menjabat, ini yang masih dalam pembahasan. Ada beberapa opsi, kalau Sri Sultan tidak mau, bisa digantikan kerabat keraton ditetapkan oleh DPRD Yogya. Yang lain, pemerintah menginginkan ada calon lain di luar keraton menjadi gubernur melalui pemilihan," kata Ganjar.