Pembongkaran Ruang Badan Anggaran Rp 20 M Batal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabiro Humas Setjen DPR, Jaka Winarko mengatakan rencana pembongkaran ruangan Badan Anggaran senilai Rp 20 Milliar belum dapat dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, pihaknya harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu dan membicarakan kembali mengenai nilai proyek yang sebelumnya sudah terlanjur dianggarkan.

"Belum, sekjen itu akhirnya mau diganti. Tapi harus ada penyesuaian dulu. Jadi belum bisa diganti begitu saja, nanti dibicarakan lagi nilai proyeknya bagaimana,"ujar Jaka ketika dihubungi wartawan, Selasa (31/1/2012).

Menurut Jaka, untuk dilakukan sebuah pembongkaran harus pula terlebih dahulu dilakukan pembicaraan dan negosiasi intensif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan dan lain sebagainya.

"Kita kan enggak bisa langsung perlu ada pembicaran dan negosiasi, yang itu nanti pergantian akan dilakukan. Itu dasarnya pergantian sepanjang para pihak sepakat bisa saja. Tidak ada halangan, di kontrak itu,"jelasnya.

Lebih jauh Jaka menambahkan, nantinya pembongkaran akan dimulai dengan melakukan penggantian kursi-kursi impor dengan produk lokal yang berkualitas.

"Untuk sementara yang diganti kursinya, saja,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ruangan Badan Anggaran(Banggar) DPR yang menghabiskan dana hingga Rp 20 Milyar hari ini rencananya akan dibongkar tahap demi tahap. Direncanakan, kursi-kursi impor yang sebelumnya ditempatkan di ruangan tersebut akan diganti.

"Yang penting kursi ini hari ini bertahap. Bahwa tidak ada lagi masalah, harus ada surat dari Biro Harbangin ke Pelaksana proyek. Mungkin mulai hari ini,"ujar Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa ketika dihubungi wartawan, Selasa(31/1/2012).

Menurut M. Prakosa, pada intinya semua yang ada di ruangan Badan Anggaran tidak boleh ada barang-barang mewah dan impor. Penggantinya nanti kata M. Prakosa akan didatangkan barang-barang produk lokal yang kualitasnya bagus.

"Kita melihat ada masalah, kita kembalikan tidak ada masalah. Kita kembalikan. Penggantinya sesuai yang kita sarankan produk lokal bagus dan berkualitas bagus dan juga harga jauh lebih memadai. Ada dua kata yang tidak boleh yaitu tidak boleh mewah dan tidak boleh impor,"jelas Prakosa.