Ali Minta Djoko Sidik Paparkan Program di Depan Tamsil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di transmigrasi dengan terdakwa Sesditjen P2KT Nyoman Suisnaya kembali digelar, Senin (19/12/2011). Sidang masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Dirjen Pembinaan dan pengembangan masyarakat Transmigrasi (P2MKT) Djoko Sidik Pramono. Dalam kesaksiannya Djoko mengaku sempat diminta Ali Mudhori untuk memaparkan perihal program tersebut di depan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung.

"Saya diminta menjelaskan KTM (kota terpadu mandiri) itu apa? Dan saya menjelaskan. Menjelaskan tentang KTM dananya seperti apa? Berapa tahun pelaksanaannya? Jadi saya hanya sebatas menjelaskan masalah KTM," ujarnya di Pengadilan Tipikor.

Djoko mengaku memaparkan hal tersebut di hotel Crown Jakarta. Hadir di sana, Tamsil Linrung, Sindu Malik, Acoz, dan beberapa orang yang saya tidak kenal. Dia sendiri didampingi oleh Direktur perencanaannya dan Kasubdit perencanaan. "Saya menjelaskan antara setengah sampai 40 menit. Sudah dinyatakan cukup saya pulang," tuturnya.

Awal mula dirinya bisa memaparkan program tersebut di depan Tamsil, kisah Djoko, dimulai kala Ali Mudhori memberitahukan informasi perihal adanya dana APBNP sebesar Rp 1 trliun terkait program tersebut.

Kala itu, ujar Djoko, dirinya tak percaya. "Bahwa ada dana bisa sampai Rp 1 triliun saya tidak percaya. Saya tidak percata dan dia (Ali Mudhori) pulang," katanya.

Beberapa waktu berselang, suatu hari, Ali, lanjut Djoko, datang lagi dengan Sindu Malik. Saat itu, keduanya lalu meminta Djoko untuk memberi penjelasan di depan Tamsil. Itu adalah kali pertama Djoko mengenal Sindu. "Saya disuruh memaparkan karena mamu memberikan APBNP untuk transmigrasi," imbuhnya.

Cerita berlanjut, beberapa waktu usai dirinya memaparkan program itu di Hotel Crown, Ali memintanya untuk mengusulkan anggaran untuk keperluan terkait program itu, dari P2MKT.

"Saya waktu itu rapat dengan Sesditjen P2MKT dan para Direktur sekitar bulan april 2011. Saya mengumpulkan para Direktur dan Sesditjen untuk menginventarisir keperluan-keperluan di kawasan transmigrasi dan pusat yang perlu didanai dengan APBNP. Akhirnya ketemu angka Rp 388 miliar," paparnya.

Angka itu nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi. Ada beberapa kabupaten dan pusat yang menjadi target pelaksanaan kegiatan. Pasalnya, saat itu, banyak terjadi bencana seperti panen yang gagal di beberapa daerah.

Setelah dibuat dan ditandatangani, usulan itu lalu diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang melanjutkannya ke Menteri.