Didakwa Soal Wisma Atlet, Nazaruddin Justru Bahas Hambalang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin didakwa jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah Tbk terkait proyek pembangunan Wisma Atlet. Namun uniknya, dalam eksepsi (nota keberatannya), Nazar justru berceloteh perihal proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang.

Apa yang disampaikan Nazar hampir sama dengan yang pernah diungkapkannya kepada media saat "melarikan diri" dari proses hukum. Nazar menyebut beberapa nama politikus Demokrat terlibat dalam dugaan korupsi dalam pembangunan proyek senilai Rp 1,52 triliun.

Dikisahkan Nazar, cerita bermula kala pada sekitar Mei 2009, dirinya bertemu untuk kali terakhir sepanjang hidupnya dengan Direktur Utama PT Duta Graha Indah Tbk Dudung Purwadi di kantor Anugrah Nuantara di kawasan Casablanca, Jakarta.

Saat itu, Dudung ingin bertemu dengan Anas Urbaningrum. Dudung membawa serta Manager Marketing PT Duta Graha Indah Tbk Mohammad El Idris. Nazar mengaku, dirinya sendiri akhirnya ikut dalam pertemuan itu.

"Pertemuan itu untuk bicarakan proyek Hambalang tidak yang lain," katanya membacakan eksepsi di Pengadilan tipikor, Jakarta, Rabu (7/12).

Sebulan berselang, Nazar mengaku keluar dari PT Anak Negeri Tbk. Sejak saat itu, dirinya tak lagi berhubungan dengan Anas dan Dudung. Sampai pada sekitar Desember 2009, Nazar mengaku dipanggil Anas dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Fraksi Partai Demokrat.

Selain dirinya, turut dipanggil Angelina Sondakh dalam kapasitasnya sebagai koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurut Nazar, saat itu dirinya diperintah Anas untuk menemui Menpora Andi Mallarangeng untuk membicarakan proyek Hambalang itu.

"Maka terjadi pertemuan dengan yang bersangkutan di kantor Menpora. Ada Menteri Andi, Mahyuddin Ketua Komisi X, Angelina dan saya. Dalam pembicaraan tersebut, Menpora memanggil Wafid. Disepakati Menpora dan Angelina, Banggar, akan buat anggaran khusus untuk proyek Hambalang. Teknisnya, akan dibahas detail antara Wafid dan Angelina," bebernya.

Cerita berlanjut, pada Januari 2010, Anas, kata Nazar, kemudian memerintahkannya untuk mempertemukan Angelina dengan Rosa dalam kaitannya untuk mendukung rencana pengerjaan proyek Hambalang.

Nazar mengaku hanya berperan mengenalkan kedua wanita tersebut. Selebihnya, keduanya lalu berhubungan tanpa melibatkan dirinya. Rosa, tegas Nazar, juga tidak wajib lapor kepada dirinya. Melainkan kepada Anas.

Berselang sebulan kemudian, aku Nazar, Anas kemudian memerintahkannya untuk memanggil Ignatius Mulyono dan mengundang Kepala BPN RI Joyo Winoto untuk keperluan mengurus proyek tersebut.

Keempatnya pun bertemu. Pertemuan itu menyepakati bahwa Joyo akan membantu Anas dalam mengurus sertifikat tanah Hambalang yang sudah dua tahun terbelit sengketa.

Awal Maret 2010, Nazar kemudian bertemu dengan Andi Mallarangeng di Hotel Arcadia. Nazar datang tiga jam terlebih dahulu dari waktu pertemuan yang telah disepakati. "Ternyata di sebelah restoran Jepang sudah ada Mindo Rosalina Manullang dan Wafid. Setelah itu saya diajak duduk bareng membicarakan proyek Hambalang, bukan Wisma Atlet," imbuhnya.

Pembicaraan diantara mereka, ujar Nazar, berintikan agar PT DGI Tbk dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Namun saat itu disepakati juga jika PT DGI Tbk harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

April 2010, Anas, sebut Nazar, memutuskan bahwa yang harus menang dalam proyek Hambalang adalah PT Adhi Karya dan bukan PT DGI Tbk. Alasannya, menurut laporan Rosa, PT DGI Tbk tidak dapat membiayai biaya kongres Demokrat yang butuh dana Rp 100 miliar. Yang sanggup adalah PT Adhi Karya yang dibawa oleh Mahfud Suroso, teman dekat Anas.

Usai keluarnya putusan tersebut, Nazar mengaku mendengar perintah Anas kepada Mahfud agar PT Adhi Karya menyerahkan uang kepada Yulianis untuk dibawa ke Bandung untuk Kongres Demokrat.

Nazar menegaskan tak pernah tahu menahu soal proyek pembangunan Wisma Atlet. Pasalnya ia tak pernah dilibatkan dalam proyek itu. Nazar sendiri mengaku baru mengikuti proyek itu pada 10 Mei 2011 dari media. (TRibunnews.com/Roy)