PKB Versi Gus Dur Berencana Turunkan Paksa Muhaimin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar diminta legowo segera turun dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan atas kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT).

Apabila Muhaimin tidak melakukan hal tersebut, sejumlah pengurus PKB versi Abdurahman Wahid atau Gus Dur akan menurunkan paksa.

"Pertanggungjawabannya Muhaimin turun atau diturunkan,"ujar Wakil Sekjen DPP PKB versi Gus Dur Iksan Abdullah dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Ikhsan bersama Ketua DPP PKB versi Gus Dur Hermawi F Taslim dan anggota DPR RI Lily Chadijah Wahid menyampaikan surat dari sejumlah stake holder dan para kyai seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan yang berisi kekecewaan dan permintaan maaf kepada publik.

Pengurus PKB Muktamar Semarang, Kader PKB dan Anggota Fraksi PKB merasakan kepedihan mendalam, malu dan terlukai atas dugaan korupsi yang melibatkan Muhaimin dan kader PKB seperti Ali Mudhori.

"Oleh karenanya, kami meminta saudara (Muhaimin) sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz segera mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan perilaku saudara dihadapan. Konstituen partai, pengurus wilayah dan cabang serta ulama demi menghindari fitnah yang menghancurkan partai,"jelasnya.

Menurut Iksan surat tersebut sekaligus sebagai permohonan maaf kami kepada publik dan konstituen PKB serta para ulama juga disampaikan kepada Presiden SBY.

Sementara itu, Politisi PKB lainnya, Lily Wahid mengatakan surat ini nantinya akan disampaikan kepada Muhaimin. Ini dilakukan atas desakan teman-teman di daerah.

"Kader di daerah sangat gelisah karena apa yang dikerjakan Ketum dan menakertrans bisa membawa efek negatif."Paparnya.

Kader PKB di daerah, lanjut Lily, tak akan ikut campur atas proses hukum terhadap Muhaimmin dan Ali Mudhori.

"Biar hukum yang bicara. Kami hanya sangat prihatin ada perasaan kasus tersebut menyangkut PKB,"pungkasnya.