Jhonny Allen Bantah Terima Fee Kasus PLTS Kemennakertrans

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun membantah dirinya telah menerima fee terkait proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Itu katanya, jangan asal asbun (asal bunyi). Pertama, hubungan kerja tidak ada itu, itu kan urusan komisi 9, saya dulu di komisi 6 dan sekarang komisi 7," ujar Jhonny saat dihubungi wartawan, Jumat (16/9/2011).

Menurut Jhonny, dirinya mengaku tidak pernah berhubungan dengan tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games, Mindo Rosalina Manulang.

"Enggak ada urusan dengan dia. Kamu tanya pejabat eksekutif tanya pernah enggak bertemu dengan Badan Anggaran termasuk saya,"tegas anggota Badan Anggaran DPR ini.

Lebih jauh Jhonny menambahkan, ia tiak pernah berurusan dengan orang (panitia proyek). Badan Anggaran lanjut Jhonny juga tidak pernah ada pembahasan proyek.

"Badan Anggaran itu hanya bahas pagu anggaran departemen pemerintah. Badan Anggaran tidak urusan, urusan proyek ada di komisi, enggak ada Badan Anggaran bicara RKAKL. Coba konfirmasi ke eksekutif apa pernah ada komunikasi dengan saya dengan eksekutif. Tanyakan ke eksekutif. Siapa saja boleh ngomong itu (ada fee), asal ngomong tanpa bukti. Bisa saja saya mengelak, wartawan kejar saja eksekutifnya yang ngurus proyek, jawaban dari eksekutif lebih mendalam. Supaya berita berimbang. Kan ada panitia proyek, pejabat pembuat komitmen pasti mereka tahu misalnya ada permainan uang,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Mindo Rosalina Manulang saat persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengaku ada fee mengalir ke Badan Anggaran DPR tepatnya ke Jhonny Allen Marbun terkait proyek PLTS Kemennakertrans.