Penangkapan Pejabat Kemennakertrans
Pejabat Kemenkeu Disebut Memakelari Suap Proyek Kemennakertrans
Nama pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus suap program
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans. Sindu disebut berperan sebagai makelar antara PT Alam Jaya Papua dengan pejabat pemerintah di daerah.
Hal tersebut terungkap dari keterangan tersangka Dharnawati yang juga merupakan pegawai PT Alam Jaya Papua, perusahaan rekanan Kemennakertrans, saat memberikan keterangan pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/9/2011).
“Ya tadi pada saat pemeriksaan klien saya memberikan keterangan yang menarik kepada penyidik tentang adanya nama mantan Pejabat Kementerian Keuangan bernama Sindu Malik yang bertugas sebagai makelar,” kata penasihat hukum Dharnawati, Farhat Abbas kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (6/9/2011).
Menurut Farhat Sindu berperan untuk terus memaksa kliennya supaya memberikan suap kepada pejabat di para pejabat di Kemenakertrans. Bahkan, Sindu pernah menghubungi Bupati Manokwari supaya perusahaan PT Alam Jaya Papua diganti sebagai rekanan Kemennakertrans dengan perusahaan koontraktor lain jika ia tidak membayar uang suap tersebut.
Menurutnya, Sindu juga memaksa supaya Dharnawati menggelontorkan dana sebesar Rp 50 miliar atau sekitar 10 persen dari total keseluruhan dana proyek senilai Rp 500 miliar. Bagian 10 persen itu diberikan kepada pihak-pihak yang membantu PT Alam Jaya Papua untuk mendapatkan proyek tersebut.
“Tapi saya tidak boleh sebutkan dulu siapa pihak-pihak yang dijatah 10 persen itu, saya menghormati proses penyidikan lah,” kata Farhat.
Terkait dengan materi pemeriksaan kali ini, Farhat mengatakan kliennya itu diperiksa selama 3,5 jam dengan 21 pertanyaan. Namun, penyidik KPK belum menanyakan soal keterlibataan Menakertrans, Muhaimin Iskandar.
