Usut Orang Dekat Kekuasaan, Keberanian KPK Diuji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi baru, tidak lagi menjadi faktor yang bisa memperkuat keyakinan publik.

Bagian yang paling ditunggu publik saat ini adalah keberanian KPK menangani kasus-kasus itu secara proporsional dan apa adanya, terutama jika kasus korupsi itu diduga melibatkan orang-orang penting yang dekat dengan kekuasaan.

"Keberhasilan KPK mengungkap dugaan suap dalam pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) relatif kurang mendapat perhatian publik. Sekalipun pengusaha Dharnawati menyebut keterlibatan Mennakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus ini, reaksi publik datar-datar saja," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Senin (05/09/2011).

Sikap publik seperti itu, Bambang menegaskan, mengindikasikan turunnya tingkat keyakinan publik terhadap KPK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi atau politisi. Menurunnya keyakinan itu, katanya lagi, bukannya tanpa alasan.

"KPK praktis gagal melaksanakan proses hukum terhadap beberapa pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam skandal bank Century. KPK juga enggan memanfaatkan pontensi Muhammad Nazaruddin yang mengantungi informasi cukup lengkap mengenai sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh penting yang dekat dengan kekuasaan," tegasnya.

Dikatakan, beberapa kalangan sudah telanjur beranggapan bahwa dalam kasus PPID dan pengusaha Dharnawati, proses penanganan kasusnya akan dilokalisir pada peran orang-orang yang lemah secara politis. KPK pun lag-lagi akan menjauhkan diri dari indikasi keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam kasus itu.

"Dengan kecenderungan seperti itu, sangat sulit untuk meyakinkan publik bahwa KPK tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum," ujar Bambang.