Solidaritas Perempuan: Presiden Seharusnya Tak Cuma Prihatin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait vonis hukuman pancung terhadap Ruyati di Saudi Arabia disikapi oleh aktivis buruh migran. Solidaritas Perempuan, organisasi masyarakat yang menitikberatkan pada permasalahan wanita menggapi pernyataan SBY yang prihatin atas kasus Ruyati.

"Prihatin saja tidak cukup tetapi lakukan sesuatu," kata  Vicky Sylvanie,Staff Penanganan Kasus Buruh Migran Solidaritas Perempuan, di kantor Solidaritas Perempuan, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Menurut Vicky, alasan seorang wanita untuk bekerja di luar negeri karena adanya kesempatan mendapatkan penghasilan. Hal itu yang tidak sanggu dilakukan oleh pemerintah. "Kalau di luar ada penawaran harusnya pemerintah juga melindungi," katanya. Vicky masih melihat posisi tawar pekerja Indonesia di luar negeri masih lemah apalagi lingkup kerja mereka yang tertutup.

Pemerintah, kata Vicky, seharusnya bekerja melindungi TKW melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. "Harusnya Pemerintah berkaca dari pengalaman selama ini," imbuhnya.

Hingga kini, lanjut Vicky, perlindungan terhadap TKW masih minim. Indonesia masih enggan meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Buruh Migra dan Keluargannya. Solidaritas Perempuan juga melihat UU 39 Tahun 2004 yang mengatu tentang buruh migran lebih menempatkan buruh migran sebagai komoditas daripada perlindungan.

"Pembentukan Satgas untuk TKW juga dipertanyakan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak," tukas Vicky.