Ribka Tjiptaning: Jangan Cuma Menterinya, Presidennya Juga Ganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi perempuan PDI-P Ribka Tjiptaning bersuara lantang atas ketidakberesan pemerintah yang dianggapnya tidak becus menangani masalah TKI. Setiap argumentasi yang disampaikan pemerintah soal nasib TKI, kerap terlambat, termasuk penanganannya.

"Karena saya oposisi, jangan menterinya, Muhaimin Iskandar (Kemenakertans), atau Jumhur Hidayat (Kepala BNP2TKI) yang diganti. Tapi presidennya juga harus mundur," tandas Ribka Tjiptaning dalam acara diskusi di DPR, Kamis (23/06/2011).

"Kalau memang niat melindungi warganya, sudah harus dari dulu. Komisi IX sudah jelas, tuntutannya dari dulu moratorium, dalam setiap kita raker dengan Menakertrans atau BNP2TKI. Kesimpulan raker itu kontrak politik, bukan main-main, Tapi nyatanya, pemerintahannya ndablek. Saya setuju kalau presidennya diganti," tandasnya lagi.

Masih kurang puas lagi, kita bikin panja perlindungan TKI, rekomendasinya itu lagi, moratorium yang diberikan kepada presiden melalui pimpinan DPR. Tapi pemerintah "ndableg" jalanin terus.

Dikatakan, soal pembayaran diyat kasus Darsem (TKI yang diancam vonis pancung) untuk apa pemerintah mengajak rakyatnya untuk ikut membantu. Dana untuk para TKI yang dianggarkan, sudah cukup besar sehingga tak perlu lagi meminta bantuan dari rakyat.

"Kan sudah ada dana konsosrsium asuransi dan juga ada anggaran APBN. Itu tanggung jawab negara. Jangan lagi buka rekening, ayo dong (pemerintah) menghimbau rakyat. Rakyat sudah susah hidup. Untuk biaya kesehatan saja mahal, sekolahin anak sulit, masih lagi diajak bersolidaritas. Bayar saja dengan uang konsosrsium itu. Itu uang TKI sendiri," cetus Ribka.