TKW Dipancung di Arab Saudi
DPR Ancam Boikot Muhaimin Iskandar
DPR, dalam hal ini Komisi IX --membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan--akan melakukan boikot terhadap Menakertrans
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR, dalam hal ini Komisi IX --membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan--akan melakukan boikot terhadap Menakertrans Muhaimin Iskandar, termasuk Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Komisi IX tak akan mau diajak untuk melakukan rapat dengar pendapat, apalagi pembahasan anggaran mengenai tenaga kerja.
"Kalau diajak biacara soal TKI, agak susah. Tapi, kalau sudah bicara soal anggaran, cepet. Kita akan boikot, karena menakertans kami anggap gagal. Yang milih memang presiden, tapi kita di DPR berhak menilai. Saya memberikan nilai merah untuk dua-duanya (Muhaimin Iskandar dan Jumhur Hidayat)," kata Ribka saat diskusi di DPR, Kamis (23/06/2011).
"Keduanya tidak bisa menangani permasalahan TKI. Saya akan memboikot kehadiran mereka dalam pembahasan anggaran nanti kalau tidak ada perbaikan dalam penanganan TKI. Kalau dia datang, saya akan keluar," Ribka menegaskan.
Ribka kemudian meminta kepada Presiden SBY untuk bersikap tegas terhadap Muhaimin Iskandar dan Jumhur Hidayat. Bagi Ribka, keduanya tak layak lagi dipertahankan di posisinya masing-masing.
Sementara itu, Sekertaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja setiap menteri, pembantu presiden, tentu saja dapat dilakukan.
"Dan yang jelas, rapornya ada di Pak SBY. Dan adanya pembentukan satgas TKI, itu untuk dapat bersinergi. Agar bisa saling bersinergi Menaker dengan BNP2TKI untuk benar-benar bisa melindungi, menylesaikan berbagai problem TKI yang terjadi," kata Saan.
