TKW Dipancung di Arab Saudi
Kinerja Menteri Muhaimin Iskandar Harus Dievaluasi Total
Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Menteri Muhaimin Iskandar harus bertanggung jawab atas kematian Ruyati binti Satubi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemennakertrans) serta BNP2TKI harus bertanggung jawab atas kematian TKI bernama Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Arab Saudi karena membunuh majikannya.
"Pertama bertanggung jawab Menakertrans dan BNP2TKI betul-betul harus bertanggung jawab harus bisa selesaikan permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri," ujar Hemas saat acara jumpa pers di gedung DPD, Jakarta, Rabu(22/6/2011).
Menurut Hemas, tenaga kerja yang belum ada MOU dengan negara yang bersangkutan harus dihentikan pengirimannya khususnya untuk para Tenaga Kerja Wanita(TKW). "Pengiriman TKW dan TKI ke negara yang belum ada MOU supaya dibatalkan. Pers juga harus terus menerus mengawal warga negara kita yang terkena musibah di negara lain," jelas Hemas.
Istri dari Sultan Hamengkubuwono X ini melanjutkan sangat kecewa dengan kinerja BNP2TKI dan Kemennakertrans. Ia menganggap kerjanya tidak ada itikad baik untuk melindungi TKI. "Tidak hanya saat mereka di luar ngeri, tapi juga ketika mereka kembali dari bandara harus difasilitasi. Hanya penempatan dan tidak dilindungi sama sekali, karena itu perlu dievaluasi, apa perlu ada BNP2TKI atau tidak," tegasnya.
Lebih jauh Hemas mengatakan kasus Ruyati adalah satu dari sekian banyak masalah TKI yang tidak tertangani dengan baik dan memperkuat argumen bahwa pemerintah telah gagal menunjukkan keseriusan dan kemampuannya melindungi warga negara.
Penanganan terhadap pascaeksekusi Ruyati melalui berbagai pernyataan beladiri yang simpang siur, menunjukkan peningkatan kebiasaan pemerintah bermain akrobat kata-kata yang sekaligus memperbesar keraguan masyarakat terhadap keberpihakan pada kepentingan rakyat.
"Situasi ini sangat mencemaskan karena terus memperburuk kondisi moral bangsa yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Korupsi mengganas di semua lini dan strata, melemahnya penegakan hukum, berkurangnya rasa hormat terhadap tata kelola negara dan kedaulatan bangsa yang berakibat hilangnya semangat kebangsaan, serta berbagai peristiwa pembiaran terhadap berbagai persoalan yang memicu maraknya aksi kekerasan sebagai ekspresi dari kekecewaan dan matinya harapan masyarakat. Saat ini adalah saat yang membuat semua orang makin meragukan kemampuan pemerintah melanjutkan pengelolaan negara,"pungkasnya.
