Pesawat Merpati Jatuh
Istana Bantah Staf Khusus SBY Mark Up Pembelian Merpati
Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan sebuah media online yang menyebut, JW, inisial seorang staf khusus (Stafsus)
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan membantah pemberitaan sebuah media
online yang menyebut, JW, inisial seorang staf khusus (Stafsus) Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam mark up (penggelembungan)
dana untuk pembelian pesawat Merpati jenis MA-60 dari China.
Demikian dikemukakan Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Heru Lelono ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (10/5/2011).
"Hampir pasti tidak ada garis sedikitpun seorang Stafsus Presiden untuk bisa memiliki otoritas pengambilan keputusan seperti hal ini," kata Heru.
Sebagai Stafsus sejak 2004, Heru mengaku tidak kenal dengan Stafsus Presiden dengan inisial JW.
"Sebaiknya pemberi sumber awal berita ini mengungkap dengan jelas siapa nama Stafsus yang dimaksud," ujarnya.
Demikian pula, kata Heru, SBY sejak awal 2004 dengan tegas tidak mengizinkan para staf khususnya untuk ikut apalagi intervensi kebijakan di Kementerian ataupun BUMN.
"Kecuali yang bersangkutan memang secara resmi mendapat tugas dari negara atau pemerintah," kata Heru.
Dikatakan jika berita tentang Stafsus tersebut mengandung kebenaran, pasti Presiden akan mengambil tindakan tegas.
"Saya menyarankan semua pihak untuk berpikir dan bersikap profesional dan rasional dalam memberikan komentar terhadap musibah pesawat Merpati tersebut," kata Heru.
Ini karena kecelakaan pesawat, lanjut Heru, bisa terjadi kapan saja, menimpa pesawat jenis apa saja, dan kepada siapa saja.
"Yang penting kejadian ini harus diteliti oleh ahlinya, sehingga dapat dipastikan penyebabnya. Sehingga dapat dihindari musibah seperti ini terulang kembali," katanya.
Menurutnya kalau belum ada konklusi dari yang ahli, namun komentar sudah beredar dari para pengamat umum, bisa jadi fitnah akan lahir. "Dan fitnah seperti ini bisa menambah beban para keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Bisa saja menimbulkan dendam dan kemarahan kepada pihak yang mungkin saja tidak ikut bersalah," ujar Heru.
Demikian dikemukakan Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Heru Lelono ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (10/5/2011).
"Hampir pasti tidak ada garis sedikitpun seorang Stafsus Presiden untuk bisa memiliki otoritas pengambilan keputusan seperti hal ini," kata Heru.
Sebagai Stafsus sejak 2004, Heru mengaku tidak kenal dengan Stafsus Presiden dengan inisial JW.
"Sebaiknya pemberi sumber awal berita ini mengungkap dengan jelas siapa nama Stafsus yang dimaksud," ujarnya.
Demikian pula, kata Heru, SBY sejak awal 2004 dengan tegas tidak mengizinkan para staf khususnya untuk ikut apalagi intervensi kebijakan di Kementerian ataupun BUMN.
"Kecuali yang bersangkutan memang secara resmi mendapat tugas dari negara atau pemerintah," kata Heru.
Dikatakan jika berita tentang Stafsus tersebut mengandung kebenaran, pasti Presiden akan mengambil tindakan tegas.
"Saya menyarankan semua pihak untuk berpikir dan bersikap profesional dan rasional dalam memberikan komentar terhadap musibah pesawat Merpati tersebut," kata Heru.
Ini karena kecelakaan pesawat, lanjut Heru, bisa terjadi kapan saja, menimpa pesawat jenis apa saja, dan kepada siapa saja.
"Yang penting kejadian ini harus diteliti oleh ahlinya, sehingga dapat dipastikan penyebabnya. Sehingga dapat dihindari musibah seperti ini terulang kembali," katanya.
Menurutnya kalau belum ada konklusi dari yang ahli, namun komentar sudah beredar dari para pengamat umum, bisa jadi fitnah akan lahir. "Dan fitnah seperti ini bisa menambah beban para keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Bisa saja menimbulkan dendam dan kemarahan kepada pihak yang mungkin saja tidak ikut bersalah," ujar Heru.
