Pembatasan BBM Bersubsidi
Sohibul: Pemerintah Jangan Ragu Soal BBM Bersubsidi
Masalah Kebijakan BBM Bersubsidi harus segera diputuskan.
Keragu-raguan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi telah menimbulkan Panic Buying di tengah masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi VII, Sohibul Iman mengungkapkan bulan Maret-April ini adalah moment yang sangat tepat bagi pemerintah untuk bersikap, karena pada bulan ini trend inflasi sangat rendah, dilihat dari trend selama tahun 2006 – 2010.
Rekomendasi Tim Kajian Independent pun sudah diterima pemerintah. Ada tiga Opsi pengaturan BBM Bersubsidi yang ditawarkan Tim yang dipimpin Anggito Abimanyu tersebut.
”Namun tiga opsi itu bukan harga mati, Pemerintah bisa saja merekomendasikan ke DPR opsi lain, atau gabungan dari beberapa opsi, karena itu Pemerintah harus tegas dan punya standing position yang jelas, ” ujar Sohibul.
Politisi asal PKS ini memberikan alternatif misalnya opsi menaikan harga Premium menjadi Rp 5.500, tapi ada cash back Rp 1.000 untuk angkutan umum dan kendaraan usaha kecil menengah, sementara kendaraan pribadi punya pilihan, mau pakai Pertamax yang harganya dikisaran Rp 8000an, atau Premium Rp 5.500.
Opsi ini tidak begitu membebani rakyat kecil karena mereka dapat cash back Rp.1.000 dengan sistem elektronik.
”Yang penting, apapun opsi yang dipilih, harusnya tidak membebani masyarakat kurang mampu, sebagaimana komitmen Pemerintah dan DPR bahwa BBM Bersubsidi jangan sampai dikonsumsi oleh mobil mewah, mobil pejabat dan masyarakat yang kaya raya” pungkas Sohibul.