Fraksi Golkar Kompak Serang Darmin dengan Isu Pajak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco/Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang menarik dari proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Semua anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar yang mengajukan pertanyaan ke Darmin, kompak mengangkat isu kasus pajak.

Anggota Fraksi Golkar Fayakhun memulai pertanyaan terhadap Darmin dengan mengungkit kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Paulus Tumewu. "Saya membacakan pertanyaan dari para asosiasi pembayar pajak Indonesia (APPI) soal kasus pajak Paulus Tumewu dan Gayus Tambunan. Apa ada kaitkan periode kepemimpinan Bapak (waktu jadi Dirjen Pajak)," kata Fayakhun Andriadi.

Dengan kalimat agak diplomatis, Fayakhun mengatakan. "Karena kita melihat kepemimpinan salah satunya berdasarkan rekam jejak. Dan kepemimpinan ke depan bisa sukses kalau perhatikan rekam jejak kepemimpinan sebelumnya," kata Fayakhun.

Tak lupa dia menambahkan soal  penerimaan pajak non migas yang tidak mencapai target pada 2006-2007 ketika Darmin masih menjabat Dirjen Pajak. Sebelum menjabat Pjs Gubernur BI, Darmin bertugas sebagai Dirjen Pajak 2006-2009.

Anggota Fraksi Golkar lainnya Edison Betaubun ketika mendapat giliran bertanya juga mengungkit kasus pajak. "Sejak menjabat Ditjen Pajak, bermunculan kasus-kasus pajak seperti PT Wilmar yang melibatkan Pak Darmin, kemudian kasus Gayus yang menurutnya setoran tersebut sampai ke Ditjen Pajak yang saat itu dijabat Pak Darmin,"  kata Edison.

Yang mengejutkan Edison meminta klarifikasi beredarnya isu bahwa Darmin Nasution memiliki 41 SPBU di seluruh daerah Jabodetabek. Masih Anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI. Kali ini  yang bertanya Edwin Kawilarangan.

Ia mempertanyakan minimnya kasus yang dimenangkan Ditjen Pajak. Itu terbukti dari total 2.271 kasus yang masuk ke dalam pengadilan pajak hanya  400 kasus yang dimenangkan Ditjen Pajak.
"Ini ganjil dan menimnbulkan kecurigaan karena telah terjadi penyelewengan dalam penyelesaian kasus-kasus pajak," kata dia.

Mendapat giliran bertanya, Anggota Fraksi Golkar lainnya Yusron Wahid mengungkit alasan Darmin menjadi gubernur BI. Padahal, katanya, Darmin cocok menjadi pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kelak akan dibentuk. (*)