Menteri Sri Mulyani Aktivitas Normal Usai Rumahnya Dijarah Ikut Rapat di Istana hingga Pasang Status

Rapat kabinet kali ini digelar setelah rangkaian aksi demonstrasi besar yang terjadi di kawasan Gedung DPR dan sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir.

Diketahui pagi harinya Sri Mulyani jadi korban penjarahan, rumahnya di Bintaro digeruduk massa dan dijarah.

Sri Mulyani Buat Status di Instagram

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan sangat menyentuh.

Unggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya, di kawasan Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu (31/08/2025) dini hari.

Melalui akun @smindrawati di Instagram,  Sri Mulyani menyatakan, membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. 

Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya.

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik," tulis Sri Mulyani dikutip Senin (1/9/2025).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, ia telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. 

Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat.

Karenanya, bila publik merasa tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab.

Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi.

"Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," tegasnya.