Pengakuan Sopir Truk di Bekasi Nekat Kibarkan Bendera One Piece: Kondisi Lagi Tak Baik-baik Saja

"Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus (pasang) bendera merah putih," tegas Suroso.

Ia menjelaskan, seluruh pengemudi truk wajib mematuhi imbauan tersebut dan risiko ditanggung sendiri apabila melanggar.

"Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah risiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas," jelasnya.

Suroso lantas meminta seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera Merah Putih.

"Nanti teman-teman pengemudi wajib memasang bendera Merah Putih di armada dan di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa dan negeri kita ini," terangnya.

Pakar: Tidak Boleh Dilihat sebagai Ancaman

Pakar Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai maraknya pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI tidak perlu direspons berlebihan oleh pemerintah sebagai pemecah belah bangsa.

Apalagi, kata dia, dimaknai sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah.

"Sebagai simbol pesan tertentu secara politik kenegaraan ia mirip sebagai aspirasi warga negara, atau partisipasi warga negara."

"Dalam konteks demokrasi, itu adalah hak warga negara. Dalam konstitusi, partisipasi dilindungi, ia tidak boleh dilihat sebagai ancaman," kata Ubedilah kepada Tribunnews.com, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, publik Tanah Air kerap menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah melalui simbol.

Pada rentang 2019 hingga 2024, Ubedilah merinci ada beberapa kritik melalui simbol, di antaranya tagar #reformasidikorupsi, tagar #mositidakpercaya, simbol garuda biru saat aksi Indonesiadarurat, atau simbol garuda hitam saat aksi Indonesia gelap.

"Semua simbol-simbol itu memiliki makna sebagai tanda kritik atau perlawanan terhadap pemerintah, bahwa mereka menyampaikan aspirasi agar KPK tidak dilemahkan, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tolak nepotisme, membuat undang-undang harus ada meaningful participation, tidak boleh memanipulasi undang-undang atau konstitusi demi kekuasaan, jangan rusak demokrasi, tegakan hukum, tegakan keadilan, beri hak hidup layak untuk buruh,petani , nelayan," papar Ubedilah.

"Beri masa depan Gen-Z yang cerah, jangan rusak lingkungan, dan lain-lain. Itu semua tuntutan mahasiswa dan rakyat saat itu yang ternyata hingga saat ini masih relevan," imbuhnya.

Baca juga: Jeritan Penjual Bendera Merah Putih Jelang 17 Agustus, Pedagang Atribut One Piece Justru Cuan

Polemik Bendera One Piece

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai pengibaran bendera One Piece bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.

Menurut Firman, tindakan tersebut merupakan bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus provokasi menjelang peringatan kemerdekaan.