Diprotes Warga, Dubes AS di Jakarta Bersedia Buka Blokade Trotoar di Depan Gedungnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Republik Indonesia (RI), Sung Y Kim menyatakan bersedia membuka trotoar depan kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan Sung Y Kim melalui keterangan resmi di akun Twitter @USAmbIndonesia, Selasa (6/6/2023).

Dubes Kim menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan trotoar tersebut.

Pihaknya beralasan aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta.

"Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," cuit Sung Y Kim.

Baca juga: Dubes AS Temui Panglima TNI Yudo Margono, Ini yang Dibahas

Merespons hal tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta (DKI Jakarta) melalui Dinas Bina Marga segera melakukan rapat internal.

Kapusdatin Dinas Bina Marga DKI Wiwik Wahyuni menuturkan, rapat digelar sebagai tindaklanjut atas polemik yang terjadi di masyarakat.

"Pagi hari ini akan dirapatkan terkait (trotoar di Kedubes AS itu. Rapat dengan internal pemprov dulu hari ini," kata Wiwik saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2023).

Diprotes Warga

Sebelumnya trotoar pejalan kaki di Kedubes AS Jakarta diprotes warga karena menghalangi para pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuka komunikasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) terkait penutupan trotoar.

Trotoar yang ditutup itu berada di depan kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Kami berharap ada solusi yang segera diambil tindakan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Kemenlu untuk berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Amerika," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023) dikutip dari Kompas.com.

Alfred mengatakan, penutupan jalur pedestrian di Kedubes AS terlalu berlebihan dibandingkan sejumlah gedung penting di negaranya yang mudah diakses masyarakat.