Webinar PWI dan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu: Peran Media Sangat Menentukan

Sedangkan kelompok usia 17-30 tahun, jumlahnya 30 persen-an dari total populasi. Sementara usia 17-40 tahun sekitar 55 persen. "Nah ini yang perilakunya berbeda sehingga respon kelembagaannya juga berbeda," kata August.

Yang sekarang berlangsung adalah tahapan pencalonan DPD. Untuk ini ada dua hal, yakni yang pertama cara pencalonan, berdasarkan jumlah KTP dukungan. Termasuk kalau nanti memenuhi persyaratan atau tidak.

Yang lainnya, adalah syarat orang itu sebagai calon anggota DPD, antara lain bebas dari hukuman, yang ancaman pidananya lima tahun dan itu sudah lima tahun (dijalani).

Kata August, bisa jadi syarat dukungannya memenuhi persyaratan, tetapi begitu syarat pasca putusan MK sudah keluar saat pendaftaran berjalan dan dia belum selesai atau menuntaskan hukuman lima tahun, bisa jadi calonnya ini yang tidak memenuhi syarat maju jadi anggota DPD.

Ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian akhirnya mundur, meski sudah kerja ngumpulin bukti dukungan.

Saat ini ada 1.034 calon DPD dari 38 provinsi yang mengajukan ingin mendaftarkan diri, kita periksa lagi persyaratannya.

Saat ini KPU tengah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima.

"Partai Prima di saat yang sama mengajukan PK di PTUN dan kami menjalankan putusan dari Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dari Partai Prima.

Saat ini, kata August posisinya adalah melakukan verifikasi faktual kepengurusan di lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dan kalau nanti memenuhi syarat dari sisi administrasi, verifikasi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual terkait keanggotaan, termasuk nanti potensi-potensi perbaikannya. Dan kalau sesuai tenggat waktu, maka tanggal 21 April sudah bisa definitif.

Dalam satu kesempatan, August pernah mengutip hasil survei sebuah lembaga survei yakni bahwa tingkat kepercayaan kaum milenial terhadap partai politik masih rendah, yakni hanya 37 persen.

Ini harus kita baca sebagai satu problem sendiri. Tantangan bagi KPU bagaimana memberi penjelasan kepada pemilih, tidak terbatas pada tahapan-tahapan Pemilu tapi juga bagaimana anak-anak muda ini terdaftar sebagai pemilih.

Yang paling penting adalah membantu anak-anak muda untuk memastikan mengapa pemilu itu penting. Oleh karena itu selain penyelenggara, mereka juga harus dibaca oleh partai politik.

Bagaimanapun juga kalau kita lihat kalau misalnya 37 persen-an dari data yang ada kepercayaannya ke parpol anggaplah rendah, menjadi tantangan tersendiri.

Padahal dari data survei yang ada, concern anak-anak muda terhadap masa depannya manifes. "Contohnya, mereka nggak concern ke urusan pemilu atak nggak pemilunya, tapi concern mereka akan tantangan masa depan tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang isu lingkungan hidup, energi terbarukan, itu semua pada akhirnya menjadi problem-problem politik," ujar August.

Yang mana, lanjutnya, hal itu semua akan bergantung pada saat Pemilu 2024. Concern-concern aspirasi anak muda dirumuskan tidak dalam kebijakan dan program kemudian dalam kampanye dan kemudian nanti pascapemilu 2024 ketika orang-orang yang duduk di lembaga politik terpilih itu kemudian jadi program nasional, misalnya dalam konteks kebijakan maupun penyusunan undang-undang. Nah ini sebenarnya menjadi PR kita bersama. Saya kira KPU punya PR untuk menjawab kebutuhan itu.