Pembelajaran Tatap Muka
Usulan Anies Hentikan PTM 100 Persen Ditolak Luhut, Cek Aturan Pemprov DKI yang Berlaku Hari Ini
Pemprov DKI Jakarta ambil sikap soal penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen
lihat foto
Bila sudah direstui Luhut, maka DKI akan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Ini sedang dibahas. Nanti selesai pembahasannya kami akan sampaikan bagaimana hasilnya," tuturnya.
Baca juga: KPAI Dukung Langkah Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19 Omicron
Menko PMK: evaluasi PTM di tangan presiden
Kemunculan varian Omicron berefek pada peningkatan kasus penularan Covid-19 di Indonesia.
Sementara pemerintah masih menggelar PTM 100 persen di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri telah mengatur langkah untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.
"Itu sudah ada aturannya dalam SKB 4 Menteri dan dari kementerian teknis, dari Kemendikbudristek maupun Kemenag sudah punya cara yg diatur dalam SKB 4 Menteri untuk hadapi kondisi bahaya. Misalnya tentang kenaikan kasus dan lain sebagainya, itu sudah ada di situ," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Muhadjir mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar PTM dievaluasi.
Baca juga: Kasus Omicron Melonjak, Menko PMK: Keputusan Evaluasi PTM di Tangan Presiden
Namun, Muhadjir mengatakan dalam evaluasi tersebut tidak ada perubahan yang mendasar untuk pelaksanaan PTM di masa pandemi Covid-19 ini.
"Sepanjang arahan dari bapak presiden perlu dievaluasi tapi tidak ada perubahan yang mendasar," ucap Muhadjir.
Dirinya menegaskan keputusan evaluasi pelaksanaan PTM tergantung dari arahan Jokowi.
"Evaluasi di tingkat menteri masing-masing. Bisa kementerian teknis, kalau perlu di tingkat Menko. Rapi sejauh ini saya lihat tak ada, sampai sejauh itu Dan arahan dan keputusan di tangan bapak presiden," kata Muhadjir.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta adanya evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Baca juga: Fadli Zon Kritik Luhut yang Tolak Usulan Anies agar PTM di Jakarta Dihentikan Sementara
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1/2022) lalu.
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi. (Tribunjakarta/Dionsius)
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ngaku Tak Bisa Leluasa di Rezim Ini, Gubernur Anies Minta Bantuan Menteri Luhut dan Kompas.com dengan judul "Luhut Tolak Permintaan Anies untuk Setop PTM di Jakarta" (*)
