DPP PIKI Gelar Webinar Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Indonesia Timur

Sementara soal kebijakan fiskal diwujudkan melalui pelaksanaan anggaran yang fleksibel, prioritas ulang (refocusing) belanja, pemanfaatan pinjaman dana PEN untuk infrastruktur sebesar 250 miliar, penghematan belanja, kemudahan perizinan usaha, pemberian stimulus terhadap usaha mikro kecil termasuk bantuan pendampingan bersama perbankan, serta peningkatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin.

Terdapat dua inovasi kebijakan Pemerintah Kota yaitu pertama, mengutamakan pemberdayaan tokoh agama dan Badan Kerja Sama Antar Umat (BKSAUA) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan ketidakadilan dan diskriminasi kepada masyarakat yang sering menjadi kendala di lapangan.

Selain itu, didirikan juga “Rumah Diakonia” sebagai wadah bagi masyarakat mampu untuk dapat menjadi perpanjangan kasih bagi mereka yang membutuhkan.

Kedua, Kota Bitung menjadikan diri sebagai Kota Digital. Telah dibangun 1.001 titik wi-fi yang sampai di tingkat RT. Tersedianya akses internet mendukung berbagai program pemda, diantaranya pembelajaran massal berbasis digital dengan nama “Sepakat” (Setia Pada Rakyat), Program Kelurahan Hebat, penerapan e-government, serta penerapan One Database (Big Database) yang memberdayakan mahasiswa asal Bitung dari universitas-universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembicara berikutnya, Jefirstson R. Riwu Kore dengan paparan tentang Kebijakan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kota Kupang.

Dikatakannya, Kota Kupang selain menghadapi pandemi Covid-19, juga berhadapan bencana alam badai Seroja yang berdampak sangat besar terhadap sektor perikanan di daerahnya.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah kota Kupang berfokus kepada pembangunan kembali sektor perikanan terutama dengan memberikan bantuan alat perikanan kepada nelayan.

Terkait dengan penanganan Covid-19, pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi dan upaya-upaya pencegahan. Pemerintah kota Kupang mengupayakan kesejahteraan warganya melalui pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah Rp. 21 Miliar dan bantuan Beras PPKM bagi 28.522 penerima.

Sedang untuk mendorong pemulihan ekonomi, tambah Walikota, pemerintah kota Kupang mengalokasikan Rp. 6 Miliar untuk memberikan dukungan kepada UMKM berupa alat produksi dan pertukangan, mendukung perikanan rakyat melalui bantuan benih, pakan dan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pengembangan kelembagaan usaha pangan, dan menggulirkan dana PEN sebesar Rp. 3.6 miliar kepada 402 penerima. Pemerintah kota Kupang juga mendukung kegiatan belajar melalu pengadaan perlengkapan belajar daring bagi siswa SD dan SMP.

Selanjutnya Jackwin Simbolon, SE,Ak, MFM, PhD., Ketua LPEKD DPP PIKI mengupas materi yang berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah dalam penananganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Menurutnya, pandemi Covid telah menyebabkan beberapa indikator perekonomian tahun 2020 seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memburuk baik nasional, dan tak terkecuali di Indonesia Timur.

IPM tahun 2020 juga menurun dibandingkan tahun 2019, bahkan Papua, Papua Barat, NTT berturut-turut merupakan 3 Provinsi terendah di Indonesia.

Refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, pun belum terlaksana karena tidak adanya kenaikan signifikan atas alokasi di sektor-sektor tersebut.

Belanja perlinsos dan pemulihan ekonomi 2020 malah turun dibandingkan dengan 2019, sementara kenaikan belanja kesehatan pun tidak signifikan.

Perbaikan perekonomian daerah mendapat momentum yang baik mengingat Pemerintah Pusat sedang melaksanakan beberapa program di Indonesia Timur seperti destinasi wisata super prioritas Likupang-Sulut dan Labuan Bajo-NTT, Food Estate di Kab Merauke-Papua, serta Kab. Belu dan Kab. Sumba Tengah-NTT, Ambon New Port-Maluku, Konektivitas di Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku, Maluku Utara, kenaikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dari 2% menjadi 2,25% dari DAU, dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat.