DPP PIKI Gelar Webinar Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Indonesia Timur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prof. Suahasil Nazara, PhD, Wakil Menteri Keuangan RI mengatakan penyebaran Covid-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas.

Hubungan antara tingkat mobilitas dan penularan sudah terbukti secara empiris melalui data yang dikumpulkan dari Google mobility.

Namun, pada sisi lain pembatasan mobilitas akan menurunkan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi.

"Dalam kondisi seperti ini, maka yang menjadi bumper perekonomian adalah belanja pemerintah pusat dan daerah agar program kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan kepada UMKM dapat tetap berjalan," katanya saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebangsaan dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Khususnya di Wilayah Indonesia Timur, Sabtu (28/8/2021).

Dalam Webinar yang diprakarsai Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), selain Wamenkeu Prof. Suahasil Nazara hadir juga sebagai pembicara, masing-masing Ir. Maurits Mantiri, MM (Wali Kota Bitung yang juga selaku Wakil Ketua Umum DPP PIKI), Dr. Jefirstson R. Riwu Kore (Wali Kota Kupang), dan Jackwin Simbolon, PhD (Ketua LPEKD PIKI).

Menurut Suahasil Nazara, belanja pemerintah harus tepat sasaran, didukung dengan data yang akurat, dan diawasi bersama pelaksanaannya.

“Disinilah peran serta pemerintah daerah dapat diharapkan untuk refocusing anggaran dengan memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan menunda belanja yang kurang prioritas,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi untuk mencari formula terbaik baik dari segi cara alokasi, penyaluran, maupun pengawasannya, karena memang setiap masa dan wilayah akan berbeda treatment-nya.

APBN 2022 akan tetap mendorong vaksinasi, kesehatan, dan pemulihan ekonomi melalui APBN yang fleksibel dan responsif terhadap pandemi. Pemerintah merencanakan penyehatan APBN agar pada tahun 2023 defisit APBN kembali di bawah 3% dari PDB, yang hanya bisa terjadi jika perekonomian sudah berjalan dan kita telah berdamai dengan pandemi.

Sementara Ketua Umum DPP PIKI, Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., MSi, saat menyampaikan welcome speech, menegaskan bahwa DPP PIKI melalui LPEKD memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Data menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur cukup memprihatinkan.

Pandemi Covid-19 semakin memperberat tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia Timur.

“Oleh karena itu, DPP PIKI ingin meningkatkan pengetahuan dan membangun diskusi antar para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, terkait dengan kebijakan dan pencapaian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia bagian Timur,” ujar Badikenita Putri.

DPP PIKI juga berharap Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kristen dapat menjadi center of excellence untuk mendukung pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanakan program-program pembangunan daerah baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sisi lain narasumber Ir. Maurits Mantiri menyoroti soal pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Bahwa agenda pemulihan ekonomi di Kota Bitung dilakukan dengan mewujudkan ketahanan sosial, yaitu melalui bansos, BPJS Kesehatan (Pemkot Bitung menanggung BPJS kelas 3 masyarakat kurang mampu), BPJS Ketenagakerjaan (Kolaborasi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat), dan pendidikan gratis.