Pemerintah Larang Mudik Tahun Ini, Penjual Tiket Bus: Kami Juga Butuh Makan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyedia jasa transportasi darat dalam hal ini PO Bus turut merespon terkait adanya penundaan kembali kegiatan mudik Idul Fitri tahun ini yang dikarenakan masih merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Alendra (30) seorang penjual tiket PO Bus Kramat Djati rute Jakarta-Palembang mengeluhkan adanya keputusan tersebut karena dinilai bisa merugikan.

"Kalau bisa, jangan lah jangan ditutup, soalnya kita butuh makan juga, kalau ditutup susah kita mau makan," kata Alendra saat ditemui Tribunnews.com, di Terminal Kampung Rambutan, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Perlu Sosialisasi Masif Kebijakan Larangan Mudik 2021

Lebih lanjut dia mengatakan, selama pandemi Covid-19 penghasilannya anjlok jauh, dikarenakan jumlah penumpang menurun hingga 60 persen.

Bahkan katanya, untuk dapat bertahan hidup bersama keluarga, pria asal Palembang itu harus rela menjual barang pribadi di rumahnya.

Kekhawatiran dirinya bertambah jika pemerintah memutuskan untuk kembali melarang adanya mudik lebaran tahun ini.

"Tahun kemarin itu, dua bulanan saya di rumah, bus gak ada yang operasi, habis (barang) dijual semua, kulkas, TV, buat makan," tuturnya menambahkan.

Saat ini Alendra mengatakan, dia hanya pasrah dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah nantinya.

Bahkan, pihak PO Kramat Djati sampai harus menahan sementara penerimaan pesanan tiket bus untuk Idul Fitri nanti. 

Padahal katanya sudah ada beberapa calon penumpang yang ingin melakukan pemesanan tiket dengan rute Jakarta-Palembang untuk periode tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

"Karena ada info mau ditutup, tadi ada yang mau pesan tiga hari lebaran, tapi gak berani nerima, takutnya benar tutup malah kecewa nanti (penumpangnya), jadi kami tergantung pemerintah semua," katanya menambahkan.

Kendati demikian kata Alendra, pihaknya dalam hal ini PO Kramat Djati akan senantiasa menaati segala peraturan yang sudah dijadikan kebijakan oleh pemerintah nantinya.

Karena menurutnya, apabila kebijakan itu dilanggar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

"Harus ikut aturan kita juga, kalau enggak (patuh) ya disanksi kan," tukasnya.