Gerindra Nilai Pansus Banjir DPRD DKI Belum Kuasai Persoalan Genangan di Ibu Kota

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menilai Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani belum menguasai persoalan genangan air di ibu kota.

Pernyataannya yang menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan tak bekerja tangani permasalahan banjir dianggap terlalu berlebihan.

"Bu Zita terkesan belum menguasai Jakarta. Menurut saya, Bu Zita kalau menganggap Pak Anies tidak bekerja, Bu Zita sebaiknya pahami dulu terkait persoalan banjir di Jakarta," kata Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Ghoni menegaskan permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota di musim penghujan tak bisa diselesaikan hanya dengan rekomendasi Pansus Banjir.

Baca juga: Pengamat: Antisipasi Banjir Jakarta, Anies Harus Lakukan Langkah Extraordinary 

Apalagi kata dia, kajian Pansus bersumber dari studi banding di dua daerah yakni Surabaya dan Semarang yang ternyata masih belum keluar dari persoalan banjir.

"Kunjungan Pansus studi banding ke Surabaya dan Semarang itu salah sasaran.

Karena di dua daerah tersebut, bahkan sebelum kunjungan Pansus juga sudah banjir," terangnya.

Baca juga: Kritik Pansus Banjir DPRD DKI ke Anies Dinilai Terlalu Subjektif

"Saya kan juga salah satu anggota Pansus Banjir, di sana sungai yang dinormalisasi juga tidak mampu menampung debit air dan melimpah ke jalan.

Jadi, menurut saya Pansus Banjir DPRD DKI salah sasaran. Meskipun studi banding ke sana sah-sah saja," imbuh dia.

Menurutnya studi banding Pansus Banjir ke dua daerah tersebut dinilai tak relevan dengan situasi di DKI. Sebab DKI punya 13 aliran sungai yang melintang di berbagai wilayah kota.

Baca juga: Profil Giring Ganesha, Plt Ketua Umum PSI yang Kritik Anies Baswedan soal Banjir Jakarta

Sehingga rekomendasi Pansus Banjir tidak bisa dianggap langsung bisa menyelesaikan masalah genangan di ibu kota.

Bila mau, Ghoni mengusulkan Pansus Banjir melakukan studi banding ke Jepang dan Malaysia yang terbukti telah mampu mengatasi permasalahan tersebut.

"Ya, kalau mau studi banding yang bener ke Japang dan Malaysia yang relatif berhasil menangani banjir," ucap Ghoni.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini menjelaskan bahwa persoalan utama banjir ibu kota lantaran terdapat 13 sungai yang sudah alami pendangkalan, penyempitan atau pencemaran sampah.

Hal ini berakibat pada berkurangnya volume tampung air di aliran sungai.

Tapi kewajiban melakukan normalisasi 13 sungai itu adalah kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan Pemprov DKI hanya punya kewajiban membebaskan lahan.

Ketua Forkabi periode 2021-2026 ini turut menyinggung lambannya PUPR dalam proyek pembangunan dua Bendungan Cimahi dan Sukamahi, di Kabupaten Bogor.

Padahal pembangunan bendungan itu jadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pemerintah mengurangi dampak banjir di DKI Jakarta.

Selain hal itu, ia menduga lambatnya penanganan banjir di DKI juga dipicu tumpang tindih kewenangan antara Pemda dan Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan itu, Presiden Joko Widodo diusulkan bisa menerbitkan Kepres agar penanganan banjir diserahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI.

"Maka itu, kalau serius ingin menyelesaikan masalah ini, lebih baik Presiden Jokowi bikin Kepres, serahkan saja penanganan banjir ini kepada Pemprov DKI, Insya Allah beres itu masalah banjir," tegas Ghoni.

Terlepas dari berbagai sengkarut tersebut, politikus Gerindra ini meminta semua pihak tak memandang persoalan banjir Jakarta dengan narasi saling menyalahkan.

Penanganan banjir sudah sewajarnya dituntaskan dengan duduk bersama untuk mengintegrasikan kebijakan.

"Harusnya semua duduk bareng, harus terintegrasi, Jakarta, Depok, Bogor, dan Pemerintah Pusat. Jangan lagi saling menyalahkan," pungkas dia.