Komisi B DPRD DKI Rapat di Puncak : FITRA, Wagub DKI Sampai Bupati Bogor Ade Yasin Buka Suara

Rinciannya, 22 orang dari Komisi B DPRD DKI, enam orang dari Unit Pelaksana (UP) Gubernur DKI, tujuh Kepala Dinas, enam Kepala Suku Dinas dan 17 Direktur Utama BUMD, PD/PT.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diagendakan hadir dalam rapat tersebut.

Soalnya politisi PDI Perjuangan itu menjadi Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Komisi B dan Komisi C sebelumnya menggelar rapat di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9/2020) lalu.

Agenda yang dibahas saat itu mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).

Alasannya, pun sama yakni untuk menghindari penumpukan di gedung DPRD karena peserta rapat cukup banyak.

“Untuk ini saja sih, menghindari penumpukan di kantor saja, untuk antisipasi (penyebaran Covid-19) saja. (Rapat di gedung DPRD) nggak ada dan semua (di restoran) tatap muka,” ujar Dame pada Selasa (1/9/2020).

FITRA khawatir ada "kesepakatan gelap", terindikasi langgar regulasi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, rapat kerja yang dilakukan DPRD di kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat terindikasi melanggar regulasi.

Aturan yang kemungkinan dilanggar adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Pembahasan di luar kota jelas terindikasi melanggar PP Nomor 12 tahun 2018. Itu ada di Pasal 91,” kata Sekjen FITRA Misbah Hasan pada Rabu (21/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Misbah ragu dengan alasan DPRD yang menggelar rapat di luar kota untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kantor. Dia menduga, ada beberapa faktor lain yang membuat mereka menggelar rapat di luar kota.

Di antaranya untuk mengejar serapan anggaran sehingga duit yang terserap lebih tinggi, kemudian dikhawatirkan ada kesepakatan ‘gelap’ atau anggaran ‘siluman’ yang ingin disisipkan di dalam komponen kegiatan.

“Program ini juga menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran. Dengan penyelenggaraan APBD Perubahan di luar kota itu kan ada konsekuensi, terutama mengenai anggaran perjalanan dinas, akomodasi, penginapan dan mungkin ada honor. Jadi sebenarnya mungkin karena alasan itu,” ujar Misbah.

Baca juga: Wagub DKI Komentari Rapat Komisi B DPRD DKI di Puncak Bogor, Bantah Peserta 800 Orang

Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melakukan pemeriksaan mengenai rapat kerja yang digelar di luar kota itu. Soalnya dalam Pasal 91 ayat 1 dijelaskan rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.