Menyoal Bansos DKI, Direktur IBC Nilai Kebijakan Anggaran Covid-19 Pemprov DKI Belum Jelas

Sebelumnya ada kabar Pemprov DKI mengalokasikan dana sebesar Rp 10,64 triliun untuk menangani wabah ini.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Rp 2,50 triliun rupiah (24%) untuk penanganan dampak kesehatan.

2. Rp 1,53 triliun rupiah (14%) untuk penanganan dampak ekonomi bagi dunia usaha.

3. Rp 6,57 triliun rupiah (62%) untuk jaring pengaman sosial.

Kendati demikian, Roy menilai kebijakan ini belum jelas.

"Kemungkinan Pemprov DKI Jakarta belum menyelesaikan penyesuaian APBD untuk penanganan wabah Covid-19.

"Sehingga belum diketahui seberapa besar potensi anggaran hasil realokasi dan refocusing yang disiapkan untuk pendanaan kesehatan dan jaring pengaman sosial terkait Covid-19 ini," kata Roy dalam siaran pers.

Sebab hingga saat ini belum ada Pergub atau Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 yang memuat hasil penyesuaian.

Menurutnya, Pemprov DKI masih melihat komponen belanja apa yang bisa dipangkas maupun dikurangi.

Lantaran ada potensi penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun ini.

"Saat ini belanja hibah dan bantuan social yang niilanya 7,38 triliun rupiah belum dibelanjakan sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta," jelas Roy.

Adapun konfensi pers ini membuahkan tiga himbauan untuk Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat perihal bansos ini.

Pemprov DKI dan pemerintah pusat perlu memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

Bukan hal yang etis dilakukan bila pemerintah mengeluarkan pendapat yang saling silang, apalagi terlihat ada kepentingan politik di dalamnya.

Baca: Belum Sempurna, Pemerintah Bakal Terus Benahi Data Penyaluran Bansos

Baca: Penyaluran Bansos Tunai oleh Kemensos Sudah Mencapai 2 Juta Keluarga