Virus Corona
Ketua DPRD Pertanyakan Anggaran 3 Triliun Pemprov DKI Tangani Virus Corona di Jakarta
Namun, anggaran tersebut dipertanyakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat telah menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tinggal mengeluarkan Pergub untuk mengaktifkan protokol kesehatan itu di Jakarta.
Baca: Pengguna TJ, MRT, LRT saat PSBB Perlu Tahu Hal Ini: Perubahan Jam Operasional, Wajib Pakai Masker
Pemprov DKI pun dikabarkan telah menyiapkan dana Rp 3 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19.
Namun, anggaran tersebut dipertanyakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Kini menurut Prasetio Edi Marsudi, banyak warga DKI Jakarta bertanya-tanya mengenai dana Rp 3 Triliun, untuk percepatan penanganan Covid-19 di Jakarta tersebut.
Sebab, selain belum mendapat bantuan dari pemerintah, permukimannya belum disemprot cairan disinfektan.
Sehingga, tak ayal banyak warga DKI Jakarta merasa khawatir permukimannya terkena wabah virus corona itu.
“Banyak warga yang mengaku belum dapat bantuan apapun dari pemerintah. Sedihnya, mereka tahu berita DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun, tapi ini uangnya mana,” kata Prasetio berdasarkan keterangan yang diterima.
“Malah ada warga bilang kesusahan untuk penyemprotan disinfektan di RT-nya. Karena tidak ada bantuan akhirnya mereka urunan, nah yang seperti ini yang kasihan dan perlu bantuan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Prasetio juga mengaku belum mengetahui adanya realokasi anggaran Covid-19 dari Rp 54 miliar hingga Rp 3 triliun lebih.
Sebagai pengguna anggaran, seharusnya DKI melaporkan hal itu kepada legislator.
“Saya enggak tahu, karena belum ada komunikasi sama sekali. Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direalokasi"
"Intinya gini, anggaran bantuan itu harus cepat diberikan kepada warga yang membutuhkan karena banyak sekali ini yang terdampak,” ungkapnya.
“Supaya tepat sasaran pengawasannya harus jalan ini. Banyak perangkat wilayah yang digaji APBD, berdayakan itu supaya jalan pengawasannya"
